PALU, MERCUSUAR – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (PP-HPA) diminta untuk segera mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas), usai menerima Surat Keputusan (SK) dari Ketua Utama Alkhairaat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, Dr. Djamaluddin Mariajang, pada rapat bersama jajaran PP-HPA, di salah satu warung makan di Palu, Sabtu (6/4/2024).
“Silakan pengurus yang sudah mendapatkan SK, untuk jalan dan segera mempersiapkan Munas,” ujar Djamaluddin.
Ia juga meminta kepada pengurus PP-HPA yang baru, untuk berkoordinasi dan bersinergi bersama PB Alkhairaat, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga di tataran pengurus wilayah dan daerah agar turut berkoordinasi dengan Komda Alkhairaat di daerahnya masing-masing.
“Pengurus PP HPA yang baru ini, silakan membentuk kepengurusan baru di tingkat wilayah dan daerah, jika memang pengurus lama sudah tidak aktif lagi,” pintanya.
Djamaluddin juga menegaskan, SK PP-HPA yang dikeluarkan oleh Ketua Utama Alkhairaat telah sesuai dengan Anggaran Dasar Alkhairaat. SK tersebut diterbitkan karena pengurus PP-HPA yang lama sudah demisioner sejak tahun 2021 lalu.
“Sebenarnya, Ketua Utama Alkhairaat sudah memberikan kesempatan kepada PP-HPA yang sebelumnya untuk menyelenggarakan Munas. Tapi karena sampai selesainya Muktamar Alkhairaat tidak ada juga Munas PP-HPA, akhirnya Ketua Utama langsung mengambil alih dan mengeluarkan SK yang baru,” terang Djamaluddin.
“Kenapa SK sekarang langsung Ketua Utama yang keluarkan, karena memang sudah seperti itu yang tercantum dalam Anggaran Dasar Alkhairaat hasil Muktamar di Dolo, belum lama ini, di mana semua Badan Otonom (Banom) Alkhairaat SK-nya dikeluarkan langsung Ketua Utama, salah satunya PP-HPA,” sambungnya.
Sementara Ketua Umum PP-HPA, Ashar Yahya dalam rapat perdana itu menyampaikan, tugas utama kepengurusan PP-HPA yang baru adalah menyelenggarakan Munas, yang belum terlaksana sejak tahun 2021 lalu.
Namun, sebelum pelaksanaan Munas, akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan menghadirkan pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia.
“Kita akan melaksanakan Rakernas dulu sebelum Munas. Dalam Rakernas itu, selain membahas agenda Munas juga akan dibahas Pengkaderan Nasional. Jadi, ini mungkin baru pertama ada Pengkaderan Nasional PP HPA,” papar Ashar.
Adapun pelaksanaan Rakernas, Munas dan Pengkaderan Nasional diagendakan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang.
“Insyaallah, tiga agenda besar PP-HPA itu akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada, sehingga tidak ada kesan ada unsur politik,” tandasnya. */IEA
