JAKARTA, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan komitmennya memperkuat kinerja organisasi setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
Rakor yang ditutup Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menjadi forum evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Semester I sekaligus penyusunan strategi percepatan pencapaian target kinerja pada Semester II Tahun 2026.
Dalam arahannya, Supratman menekankan pentingnya soliditas organisasi sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penting bagi kita memiliki momentum seperti saat ini untuk memahami karakter kita yang berbeda-beda. Namun yang utama, untuk kepentingan organisasi, tujuan kita dipastikan tetap sama,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, hadir didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhammad Wahab Marawali.
Rakhmat mengatakan hasil Rakor menjadi pedoman bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan layanan hukum semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Hasil Rakor Semester I ini memberikan arah yang semakin jelas bagi kami dalam melaksanakan program kerja pada semester berikutnya. Evaluasi yang dilakukan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh layanan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, Kanwil Kemenkum Sulteng akan segera menindaklanjuti hasil Rakor melalui penguatan pengendalian kinerja, peningkatan disiplin pelaksanaan program, serta optimalisasi sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan.
Rakor juga dirangkaikan dengan pelepasan tiga pejabat pimpinan tinggi Kementerian Hukum yang memasuki masa purnabakti, yakni Andap Budhi Revianto, Haris Sukamto, dan Tejo Harwanto, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada organisasi.
