PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Sulteng, melakukan peninjauan lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parmout) untuk pembangunan Sekolah Rakyat, di Desa Jono Kalora Kecamatan Parigi Barat, Jumat (26/6/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang diajukan Pemkab Parmout, sekaligus menilai kelayakan teknis lokasi sebelum diusulkan dalam program pembangunan Sekolah Rakyat yang dibiayai Pemerintah Pusat.
Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Sulteng, Rahman mengatakan bahwa lokasi yang diusulkan Pemkab Parmout secara teknis telah memenuhi persyaratan dasar untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lokasi itu awalnya sudah pernah disurvei. Kondisi lahannya relatif datar sehingga secara teknis memenuhi syarat. Kami berharap Pemerintah Daerah segera melakukan land clearing. Secara garis besar lokasi sudah memenuhi syarat,” ujar Rahman.
Meskipun lokasi tersebut telah memenuhi syarat, kata Rahman, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus segera dipenuhi Pemerintah Daerah. Terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Dokumen itu harus disiapkan. Pematangan lahan merupakan kewenangan Pemkab, sedangkan kami dari Kementerian PU tinggal melaksanakan pembangunan. Karena itu kami berharap Pemkab segera melakukan land clearing,” ungkap Rahman.
Ia menerangkan, pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, setiap daerah yang mengusulkan pembangunan diwajibkan menyiapkan lahan beserta seluruh dokumen administrasi pendukung.
“Tahun ini ada beberapa pembangunan lokasi Sekolah Rakyat tahap dua yang masih dalam proses dan harus dikejar, sehingga fokus pengalokasian anggaran masih diarahkan untuk penyelesaian tahap tersebut,” imbuh Rahman.
Ia menyebut, berdasarkan usulan yang masuk di Sulteng, terdapat sembilan lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di sejumlah daerah. Yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Tojo Unauna, Buol, Morowali Utara, dan Banggai Laut.
Sebelumnya pemerintah telah melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat tahap 1A, 1B, dan 1C atau yang disebut Sekolah Rintisan. Program tersebut menjadi prioritas karena telah memiliki peserta didik, seperti di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Unauna.
“Sekarang meskipun bukan sekolah rintisan, yang penting lahannya tersedia maka sudah bisa diusulkan. Kemungkinan Parigi Moutong dapat masuk pada tahap tiga pembangunan,” jelas Rahman.
Untuk itu, ia berharap agar Pemkab Parmout segera menuntaskan seluruh persyaratan administrasi, khususnya AMDAL, ANDALALIN, dan PBG yang sebelumnya masih terkendala penyusunan site plan.
“Secara desain tim perencana belum turun karena anggaran perencanaan belum tersedia. Karena itu, kami membantu penyusunan site plan, agar proses pengurusan administrasi bisa lebih cepat,” tutur Rahman.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parmout, Safaat Pampi mengatakan Pemerintah Daerah saat ini tengah menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan serta mendorong percepatan proses pengurusan AMDAL, ANDALALIN, dan PBG.
“Site plan sudah ada dari Satker Prasarana Strategis. Untuk land clearing, tinggal dua dokumen yang belum selesai yakni AMDAL dan ANDALALIN, tetapi keduanya sudah berproses dan tinggal menunggu penyelesaian site plan,” ujar Safaat.
Terkait pembersihan lahan, lanjut dia, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parmout telah menyiapkan anggaran dan pekerjaannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Anggaran pembersihan lahan oleh PUPRP sudah siap dialokasikan. Luas lahan Sekolah Rakyat yang dibersihkan mencapai 9,2 hektare,” pungkas Safaat. AFL
