KI dan BPJS Kesehatan, Bersinergi Wujudkan Keterbukaan Informasi

KI Sulteng bersama BPJS Kesehatan bersinergi dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan layanan informasi publik. FOTO: IST.

PALU, MERCUSUAR – Komisi Informasi (KI) Sulteng bersama BPJS Kesehatan Cabang Palu, bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi dan layanan informasi publik. 

Untuk mengimplementasikan hal itu, BPJS kesehatan cabang Palu mengundang Ketua KI Sulteng, H. Abbas H.A. Rahim dan Ketua bidang Kelembagaan dan Kerja Sama, Ridwan Laki, sebagai narasumber sosialisasi di salah satu resto di kota Palu, Kamis (20/6/2024).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, HS Rumondang Pakpahan dalam sambutannya berharap kehadiran Komisioner KI Sulteng dapat memberikan literasi yang bisa diimplementasikan di lapangan, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi. 

Sementara itu, Nur Hasmawati yang membidangi Komunikasi dan Kesekretariatan mengaku sudah menerapkan standar layanan informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Misalnya, hak dan kewajiban peserta JKN, alur layanan dan fasilitas kesehatan, informasi alamat fasilitas kesehatan, informasi iuran, kanal layanan yang  tersedia di BPJS Kesehatan dan website yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Kalau aduan masyarakat melalui aplikasi mobile JKN dan aplikasi SIPP yang tersedia di setiap rumah sakit, setiap hari pasti ada aduan yang masuk,” kata Hasmawati.

Sebelum memulai materinya, Ketua KI Sulteng, H. Abbas, H.A Rahim menyerahkan sebuah buku yang berisi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Buku tersebut diterima oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, HS Rumondang Pakpahan.

Abbas menjelaskan, pada  prinsipnya UU Nomor 14 tahun 2008 dan UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 sejalan dan punya prinsip yang sama dalam hal keterbukaan, transparansi dan akuntabel.

“Olehnya, PPID dan Petugas layanan BPJS cabang Palu wajib mematuhi aturan tersebut,” kata Abbas.

BPJS sebagai badan Publik Pemerintah, lanjut Abbas, wajib menjalankan keterbukaan informasi dalam menjalankan tupoksinya sebagai lembaga negara yang mandiri, dalam menyelenggarakan jaminan sosial  berdasarkan UU 14 tahun 2008,  terutama dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, baik yang sudah menjadi peserta maupun belum. 

Secara teknis, Ketua KI dua periode ini menilai, BPJS dalam memberikam layanan wajib menerapkan Perki Nomor 1 tahun  2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai aturan Pelaksanaan UU Nomor  14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pos terkait