PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido mengungkapkan perekonomian Sulteng pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 8,32 persen (year-on-year). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen, sekaligus menempatkan Sulteng sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Hal itu dikatakan Reny, saat menyampaikan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026).
Menurut Reny, capaian tersebut didorong oleh kuatnya sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
“Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujar Reny.
Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 10,52 persen atau sekira 345,38 ribu jiwa, turun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, atau berkurang sekira 12,95 ribu orang.
Meski demikian, Reny menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai bahan evaluasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4.886.846.385.153,87 atau bertambah sekitar Rp58.930.529.310,87 dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian menjadi Rp4.909.465.908.386,38 turun sekitar Rp21.251.545.456,62 dari target awal.
Dengan kondisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp22.619.523.232,51 yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72.619.523.232,51.
Reny menegaskan, penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sembilan BERANI, terutama pada sektor BERANI Cerdas dan BERANI Sehat, sehingga alokasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. */IEA
