MOROWALI, MERCUSUAR – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB), Rafki mengecam sikap anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg. Masiga (MDM), dalam menyikapi persoalan DPT di TPS Keurea. Menurutnya, tindakan anggota dewan memukul meja saat menyampaikan protes dinilai memicu ketegangan di lokasi.
Rafki menyebut, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai ekspresi spontan seorang anggota dewan.
“Kami mengecam tindakan tersebut. Kritik terhadap persoalan DPT merupakan hak sekaligus bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tetapi menjalankan fungsi pengawasan tidak berarti mengabaikan etika. Ketegasan seorang wakil rakyat harus dibangun melalui argumentasi, mekanisme kelembagaan, dan kepatuhan terhadap aturan, bukan melalui tindakan emosional yang berpotensi memperkeruh keadaan,” tegas Rafki.
Ia menilai, sikap tersebut juga perlu dilihat dalam konteks ketertiban kehidupan bermasyarakat, yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Regulasi daerah pada prinsipnya dibentuk untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pejabat publik semestinya menjadi pihak pertama yang memberikan contoh dalam menjaga suasana yang tertib ketika terjadi persoalan.
“Bagaimana mungkin masyarakat diminta menjaga ketertiban, apabila pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru menunjukkan sikap yang berpotensi meningkatkan tensi persoalan? Ini bukan sekadar persoalan memukul meja. Ini menyangkut keteladanan seorang pejabat publik dan bagaimana kewenangan digunakan secara beretika,” tutur Rafki.
FK-PPMKB, lanjut Rafki, tidak mempersoalkan substansi kritik Muslimin terhadap DPT. Persoalan DPT merupakan isu serius karena berkaitan dengan hak politik masyarakat dan proses demokrasi. Namun, substansi yang benar tidak kemudian membenarkan cara penyampaian yang tidak etis.
“Kalaupun terdapat persoalan dalam DPT, maka yang harus dikedepankan adalah data, argumentasi, klarifikasi, dan mekanisme hukum. Jangan sampai substansi persoalan yang seharusnya menjadi perhatian publik justru tenggelam karena perilaku yang dianggap arogan,” ujarnya.
FK-PPMKB mendorong agar tindakan Muslimin Dg. Masiga menjadi bahan evaluasi internal DPRD, khususnya dari perspektif kode etik, tata tertib, dan kepantasan sebagai pejabat publik.
“Kami meminta DPRD Morowali tidak permisif terhadap perilaku yang dapat menurunkan wibawa lembaga. Wakil rakyat harus menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan secara rasional dan konstitusional. Jangan sampai masyarakat justru melihat lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari solusi sebagai bagian dari persoalan itu sendiri,” tandas Rafki.
Sementara itu, Muslimin Dg. Masiga sebelumnya telah memberikan klarifikasi, bahwa aksi memukul meja bukan dimaksudkan sebagai bentuk arogansi maupun intervensi terhadap pemilihan BPD. Ia menjelaskan, dirinya hanya berupaya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi warga terkait persoalan DPT.
“Saya hanya ingin diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan persoalan yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai karena situasi yang ramai, kemudian muncul spekulasi seolah-olah saya datang untuk mengintervensi pemilihan,” jelas Muslimin. TAR
