BANGGAI, MERCUSUAR – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah setempat mencatat, persentase kemiskinan ekstrem turun dari 3,24 persen pada periode 2020 menjadi 1,15 persen pada 2024, atau berkurang sekitar 8.001 jiwa.
Data tersebut disampaikan Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (21/4/2026).
Selain kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan secara umum juga mengalami penurunan dari 6,56 persen pada 2024 menjadi 6,23 persen di tahun 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menilai, capaian tersebut sebagai bagian dari hasil kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Furqanuddin mengklaim secara umum capaian kinerja Pemkab Banggai tahun 2025 menunjukkan tren positif di berbagai sektor prioritas. Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 73,44 poin. Angka ini ditopang oleh usia harapan hidup 72,52 tahun, rata-rata lama sekolah 8,94 tahun, serta harapan lama sekolah 13,43 tahun.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 3,07 persen dari sebelumnya 3,11 persen. Sementara itu, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui gini rasio ikut membaik menjadi 0,256 dari sebelumnya 0,316.
Dari sisi ekonomi daerah, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari Rp40,737 triliun pada 2024 menjadi Rp44,528 triliun pada 2025, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78 persen.
Sejumlah sektor mencatat pertumbuhan positif, di antaranya pertambangan dan penggalian sebesar 12,71 persen, jasa lainnya 9,74 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,33 persen.
Sektor ketahanan pangan juga mengalami peningkatan, ditandai dengan naiknya produksi tanaman pangan menjadi 296.313 ton atau meningkat 13,64 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi hortikultura, perkebunan, serta perikanan juga menunjukkan tren pertumbuhan.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Banggai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2024. Selain itu, indeks reformasi birokrasi mencapai nilai 76,03 dengan predikat “BB”.
Menurut Furqanuddin, berbagai capaian tersebut menjadi indikator arah pembangunan daerah telah berjalan sesuai prioritas, meski tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan ke depan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banggai melalui juru bicaranya, Siti Aria Nurhaeningsih menyoroti sejumlah persoalan strategis, menanggapi LKPJ Pemkab Banggai Tahun 2025.
Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang masih tertinggal dalam hal digitalisasi dan penguatan usaha.
Kedua, ketimpangan infrastruktur, terutama masih rendahnya kondisi jalan mantap di sejumlah wilayah yang berdampak pada akses layanan dasar masyarakat di desa dan pelosok.
Ketiga, sektor pertanian dan perikanan dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan akibat terbatasnya akses pasar, teknologi, dan hilirisasi produk.
Siti Aria menegaskan, pembangunan daerah harus berpihak kepada kepentingan rakyat luas, bukan sekadar angka-angka statistik.
“Pembangunan harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemkab Banggai, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, realisasi investasi yang melampaui target, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, opini WTP dari BPK, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Namun demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat kecil,” imbuh Siti Aria.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDIP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab, di antaranya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, petani, dan nelayan; memastikan investasi berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal; pemerataan pembangunan infrastruktur; percepatan penanganan stunting; hingga penguatan digitalisasi UMKM.
Fraksi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik, serta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di desa, pesisir, hingga pelosok Banggai,” tandas Siti Aria. TOP
