PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura mempertanyakan mengapa terminal elpiji di Desa Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sampai sekarang belum juga berfungsi. Padahal depot Liquified Petroleum Gas (LPG) itu untuk mempermudah masyarakat mendpatkan energi di daerah ini.
Rusdy Mastura sempat mempertanyakan hal itu dalam perbincangan ketika menerima sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) di ruang kerjanya, Senin (12/7) siang. Forum Pemred itu dipimpin Abdee Mari dan Andono Wibisono.
“Perlu dipertanyakan mengapa depot LPG itu belum juga berfungsi padahal sudah lama dibangun. Sekarang sudah ada dua tanki tapi belum juga beroperasi. Nanti segera saya panggil Pertamina dan kontraktornya. Proyek itu strategis untuk mengantisipasi lonjakan dan krisis gas rumah tangga,” kata Rusdy.
Secara terpisah Bupati Donggala, Kasman Lassa yang dihubungi di Donggala mengatakan, mangkraknya pembangunan depot LPG itu adalah masalah internal.
“Mereka meminta lahan untuk pembangunan depot itu, ya, kita beri. Mereka sudah sempat melakukan pekerjaan sampai sekarang berdiri dua tanki. Kalau mangkrak, itu urusan internal mereka,” kata Kasman.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, proyek yang menelan dana sekitar ratusan miliar ini sudah delapan tahun mangkrak sehingga diduga telah merugikan negara dalam penyaluran gas bersubsidi kepada masyarakat Sulteng.
Dijelaskan, proyek pembangunan terminal elpiji bersubsi di Donggala ini dimulai 2014. Pembangunan itu menyusul kebijakan pemerintah menarik minyak tanah dengan mengganti gas elpiji untuk kebutuhan masyarakat termasuk di wilayah Sulteng.
Pengelolaan terminal elpiji Donggala ini diserahkan kepada PT Patra Trading, salah satu anak perusahaan Pertamina. Sementara kontrak pelaksanaan proyek adalah PT Patra Badak Arun Solution (PBAS) unit usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi milik koperasi BUMN plat merah itu.
Pembangunan terminal ini baru mencapai bentuknya pada awal tahun 2021. Dua tanki bola untuk penampungan elpiji dengan kapasitas 1.000 matrik ton dan 1.500 matrik ton. Namun hingga saat ini belum berfungsi karena proses penyerahan dari pihak kontraktor kepada PT Patra Trading masih mengalami kendala.
Keterlambatan pembangunan terminal elpiji Donggala ini membuat Pemda Sulteng gerah karena sering terjadi kelangkaan gas elpiji. Bahkan pihak Patra Trading juga harus mensubsidi penyediaan gas elpiji di Donggala karena harus menyediakan kapal berminggu-minggu untuk sandar di dermaga menggantikan fungsi terminal yang belum selesai itu.
“Kondisi ini sudah tejadi bertahun-tahun. Ini yang menyebabkan sehingga ada indikasi negara telah dirugikan. Proyek ini sudah mendapat perhatian khusus dari Pertamina pusat,” kata sumber itu.
Bahkan, kata sebuah sumber, pihak Pertamina telah meminta agar sebelum Agustus 2021 segera beroperasi.MAN/HID
