PALU, MERCUSUAR – “Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai dan kita terbebas dari masalah lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan strategi penyelesaian pembebasan lahan yang membuat rencana pembangunan kembali landscape Kota Palu itu tertunda,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan, B. Elim Somba.
Hal itu dikemukakan pada koordinasi secara virtual dengan Kementerian PUPR, Kamis (7/1/2021). Ia menyampaikan sikap terkait kelanjutan rekonstruksi Jembatan Palu IV atau jembatan kuning yang terdampak bencana 28 September 2018.
Sebelumnya rencana pembangunan kembali jembatan yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang lewat JICA harus diundur karena beberapa alasan. Di antaranya masalah pembebasan lahan warga di sekitar lokasi yang membuat tender proyek tertunda.
Dari sekitar 98 bidang yang harus dibebaskan kini tersisa 1 bidang yang masih kukuh dipertahankan pemiliknya.
Selain upaya persuasif kepada pemilik, Elim Somba juga menyiapkan upaya konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi lahan di pengadilan sebagai opsi terakhir untuk membebaskan bidang tersisa seluas 159 meter persegi.
“Saya kira tidak ada masalah untuk pembebasan lahan,” katanya meyakinkan agar tender dapat dilakukan simultan dengan proses pembebasan.
Sementara Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Miftachul Munir mengatakan pihak Jepang menunggu kepastian penyelesaian pembebasan lahan sebelum masuk ke tender.
“Proses lelang belum bisa mulai kalau lahan belum bebas,” tegasnya. Selain itu, ia mengatakan jangka waktu pengerjaan proyek ikut diperpanjang sampai 31 Mei 2025.
Pertimbangan Pemerintah Jepang memperpanjang jangka waktu antara lain karena mandeknya pembebasan lahan dan dampak Covid-19 yang masih mewabah.
Koordinasi itu juga diikuti perwakilan Bappenas, Kemenlu, Kemenkeu, Bappeda Provinsi, Dinas Bina Marga Provinsi, Pemkot Palu, dan mitra terkait.
Sekira Rp 325 Miliar
