PALU, MERCUSUAR – Sejumlah lembaga Non Government Organisasion (Ngo) Kota Palu tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Bencana Alam (KMPBA) minta DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Gubernur agar dana hibah Rp 14 Miliar yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2022 pada 12 September 2022 ditinjau kembali.
Rp 14 Miliar diperuntukan bagi kegiatan Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
Hal ini disampaikan Sunardi Katili Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng, lembaga Ngo yang tergabung dalam KMPBA.
Sunardi Katili mengatakan, ditengah situasi kenaikan BBM saat ini berdampak inflasi bahan-bahan kebutuhan pokok, rakyat serta masih banyak penyintas bencana alam 2018 di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang belum tertangani dengan baik. Hingga memasuki 4 tahun, justru Pemda dan DPRD Sulteng menganggarkan dana yang belum prioritas, belum urgen dan belum layak.
Ia melanjutkan, mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng dari 11 ribu penyintas Pasigala yang seharusnya berhak mendapatkan hunian tetap (Huntap), hanya 8 ribu penyintas yang menjadi target prioritas, itupun baru 5 ribu dari 8 ribu tersebut telah mendapatkan huntap yang ditangani lembaga swasta, lembaga internasional dan pemerintah. Menurutnya, masih ada selisih 3 ribu dari 11 ribu penyintas yang bukan prioritas saat ini.
Jika Rp. 14 miliar itu kata Sunardi, dialihkan untuk 3 ribu penyintas, akan lebih baik dan tepat sasaran atau dialihkan anggarannya ke jaminan sosial ekonomi bagi rakyat yang saat ini masih sangat membutuhkan.
“Kami KMPBA koalisi Ngo terdiri dari Walhi, YPR, Celebes Bergerak, Econesia, KPPA, SP Palu, para advokat dan simpatisan kebijakan anggaran publik tidak melarang atau berniat menghalangi atau keberatan kegiatan Munas KAHMI dilakukan, silahkan lanjutkan kegiatan nya, malah justru kami bangga Kota Palu dijadikan ajang kegiatan skala nasional. Yang kami keberatan dan sesalkan mengapa sumber pendanaan kegiatan munas bersifat internal organisasi itu anggarannya bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat,” tutupnya.
Diketahui APBD Perubahan 2022 sebesar Rp. 4,696 triliun, salah satu alokasi dari anggaran perubahan tersebut adalah dana hibah sebasar Rp 14 Miliar diperuntukan bagi kegiatan Musyawarah Nasional KAHMI berskal nasional yang akan diselenggarakan di Kota Palu, menghadirkan 6 menteri dan akan dibuka langsung Presiden RI Jokowi pada November 2022 mendatang.*/TIN
