PALU, MERCUSUAR – Anti-Corruption Film Festival (ACCFEST) 2026 kembali hadir di Sulawesi Tengah melalui rangkaian roadshow pemutaran film dan diskusi publik yang berlangsung di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kegiatan yang digelar selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari kampanye literasi anti korupsi melalui medium film.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi melalui ACCFEST bersama komunitas film alternatif Bioskop Todea sebagai mitra lokal penyelenggara di Sulawesi Tengah.
Roadshow dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni pada 6 Mei 2026 di Universitas Tadulako, kemudian 9 Mei 2026 di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dan 10 Mei 2026 di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.
Selama kegiatan berlangsung, sebanyak 15 film pendek diputar di hadapan mahasiswa dan masyarakat umum. Film-film tersebut mengangkat beragam isu sosial, budaya, kehidupan sehari-hari, hingga refleksi mengenai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian bersikap terhadap praktik korupsi di lingkungan masyarakat.
Selain pemutaran film, ACCFEST 2026 juga menghadirkan sesi diskusi publik yang melibatkan filmmaker, editor film, pegiat anti korupsi, hingga masyarakat lokal. Diskusi berlangsung interaktif ketika warga mulai mengaitkan cerita dalam film dengan realitas sosial yang mereka alami sehari-hari.
“Menurut kami, film bisa menjadi alat literasi baru untuk menunjang kampanye anti korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Film mampu menjadi sarana hiburan sekaligus ruang refleksi tanpa harus terasa menggurui masyarakat,” ujar Dinul, salah satu penyelenggara kegiatan.
Ia menjelaskan, antusiasme terbesar justru datang dari lokasi pemutaran di desa. Menurutnya, masyarakat merespons kegiatan dengan terbuka dan aktif memanfaatkan sesi diskusi sebagai ruang berbagi pengalaman serta menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi sosial di lingkungan mereka.
Salah satu momen yang paling mendapat perhatian terjadi di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan. Warga tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk praktik yang dianggap dekat dengan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan desa.
“ACCFEST ini menjadi salah satu bentuk kritik, bukan cuma terhadap masyarakat, tapi juga kepada para pejabat yang ada di pemerintahan paling bawah yaitu desa,” lanjut Dinul.
Sementara itu, antusiasme tertinggi terjadi pada malam terakhir pemutaran di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat. Kegiatan yang digelar di halaman gereja usai ibadah tersebut dipadati ratusan warga hingga sebagian penonton harus menyaksikan pemutaran dari luar area utama.
Fenomena tersebut menunjukkan masyarakat masih membutuhkan ruang hiburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menghadirkan ruang dialog dan refleksi bersama, khususnya di wilayah yang minim fasilitas hiburan dan kegiatan kebudayaan.
Sebagai komunitas pemutaran film alternatif berbasis di Kabupaten Sigi, Bioskop Todea selama ini aktif menghadirkan ruang apresiasi sinema melalui program layar tancap, diskusi film, dan berbagai kegiatan literasi visual di desa-desa.
Melalui penyelenggaraan ACCFEST 2026 di Sulawesi Tengah, kampanye anti korupsi diharapkan tidak hanya dipahami sebagai isu hukum dan kebijakan semata, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran sehari-hari masyarakat melalui medium film dan ruang dialog yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. */JEF
