Investasi Menopang Pertumbuhan Ekonomi Sulteng

  • Whatsapp

PALU, MERCUSUAR – Setiap upaya pembangunan di daerah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan itu, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat harus bersama–sama berperan aktif dengan memanfaatkan potensi–potensi yang ada supaya meningkatkan perekonomian secara menyeluruh dan merata di wilayah Sulteng. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Cristina Shandra Tobondo, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/4/2018).

Untuk mendorong pembangunan ekonomi tersebut,  salah satu usaha yang dilakukan oleh pemprov adalah dengan mendorong para investor, baik lokal maupun asing. “Dengan adanya realisasi investasi ini kiranya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah,” katanya.

Pilihan Redaksi :  Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Ratusan Penyandang Disabilitas Meriahkan Jalan Santai

Berita Terkait

Menurut Kadis Shandra, melalui investasi dapat dipastikan ekonomi akan tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, maka daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga perekonomian dapat berjalan. Diharapkan, dengan investasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulteng. “Perekonomian lebih meningkat lagi. Ini adalah harapan pemerintah daerah bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan akses pekerjaan untuk kepentingan ekonominya,” ujar Kadis Shandra.

Ia mengemukakan, banyak langkah – langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulteng untuk menarik investor agar menginvestasikan dananya di daerah ini. Seperti  pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta memberikan data dan informasi penanaman modal.

Pilihan Redaksi :  Mulai Hari ini, Pembelian BBM Wajib Pakai Kupon

“Mengawal setiap permasalahan investasi di wilayahnya masing–masing supaya dapat mengawal proses perizinan,” ungakap Kadis Shandra.

Kadis Shandra menyebut dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan kemudahan berusaha, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan berusaha, di mana tugas mereka adalah mengawal daerah yang terdapat investasi. BOB

Baca Juga