BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah mendalami evaluasi regulasi jaminan fidusia untuk mendorong peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kanwil Kemenkum Maluku secara virtual, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini diikuti Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, mengatakan evaluasi regulasi diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan hukum.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya mengukur pelaksanaan aturan, tetapi juga mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan layanan jaminan fidusia.
“Masukan dari berbagai perspektif, baik pelaksana kebijakan, akademisi, maupun unit teknis, diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum,” ujar Hendrik.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Maluku, Rapin Sugara Rumakat, memaparkan hasil analisis dan rekomendasi evaluasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain perluasan sosialisasi regulasi hingga lembaga pembiayaan tingkat cabang, pengaturan wilayah kerja notaris berdasarkan lokasi objek fidusia, serta penguatan kewenangan verifikasi Kantor Wilayah. Evaluasi juga mencakup integrasi data, keandalan sistem AHU Online, kualitas akta, pengendalian penghapusan atau roya, dan koordinasi dengan pengadilan.
Dalam rekomendasi jangka panjang, turut diusulkan penyelarasan kewenangan penandatanganan sertifikat dengan kewenangan verifikasi serta penguatan sanksi administratif bagi kreditur yang tidak melaksanakan kewajiban penghapusan jaminan fidusia.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU, Wicaksono Rinaldi, menjelaskan konsep dasar jaminan fidusia dan mekanisme pelayanannya. Ia memaparkan tahapan pembentukan jaminan fidusia, mulai dari perjanjian pokok, perjanjian jaminan, pembuatan akta, pendaftaran, hingga pencatatan dalam buku daftar fidusia.
Layanan administrasi fidusia sendiri meliputi permohonan hak akses aplikasi, pendaftaran, perubahan, perbaikan, pemberitahuan penghapusan, serta pencarian dan pengunduhan data.
Dari perspektif akademis, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Theresia N.A. Narwadan, menyoroti sejumlah kendala implementasi regulasi. Di antaranya perbedaan masa berlaku hak akses bagi korporasi dan perorangan, mekanisme pembatalan jaminan fidusia yang masih konvensional, belum adanya kepastian waktu penerbitan sertifikat, serta belum seragamnya biaya jasa notaris.
Ia juga menyoroti belum memadainya sanksi terhadap kewajiban pencatatan penghapusan fidusia, belum adanya pengaturan pendaftaran berdasarkan wilayah objek fidusia, serta persoalan pertanggungjawaban pemohon atas data yang dimasukkan ketika sistem mengalami gangguan.
Hendrik mengatakan berbagai masukan dalam diskusi tersebut akan menjadi bahan pengayaan bagi Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan.
Ia berharap koordinasi dengan unit kerja terkait terus diperkuat agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi dan tata kelola layanan jaminan fidusia.
Evaluasi tersebut diharapkan mendorong layanan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. */JEF
