LOLU SELATAN, MERCUSUAR – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah mengusulkan penerapan sistem pengupahan berjenjang dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan perlindungan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan finansial perusahaan.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, mengatakan kebijakan pengupahan di Sulawesi Tengah perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik sektor ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi seluruh sektor usaha.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah yang dikutip APINDO mencatat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 mencapai 5,96 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,40 persen. Capaian tersebut terutama didorong industri pengolahan, khususnya smelter nikel, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Namun, kedua sektor tersebut memiliki karakteristik padat modal sehingga peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Sebaliknya, sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada pertanian, perdagangan, dan UMKM yang pertumbuhannya relatif moderat.
Atas kondisi itu, APINDO berpandangan bahwa kebijakan kenaikan upah tidak dapat diterapkan dengan pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing sektor.
Wijaya menawarkan konsep tier-based system atau sistem pengupahan berjenjang yang menggabungkan tiga komponen. Pertama, upah minimum dasar berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, perlindungan pendapatan bersih pekerja melalui penyesuaian instrumen perpajakan, termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan tanggungan keluarga. Ketiga, pemberian tunjangan risiko berdasarkan tingkat bahaya pekerjaan.
Dalam skema tersebut, pekerja di sektor administrasi dan perdagangan dapat dikategorikan memiliki risiko pekerjaan yang berbeda dengan pekerja manufaktur, logistik, pertambangan, maupun konstruksi berat. Perbedaan risiko itu menjadi dasar usulan pemberian kompensasi tambahan secara berjenjang.
Selain itu, APINDO mendorong pelibatan aktif pelaku usaha dalam pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), terutama pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit serta kakao.
Penentuan upah sektoral, menurut APINDO, perlu mempertimbangkan produktivitas, perkembangan harga komoditas global, dan struktur biaya operasional setiap subsektor. Dialog antara asosiasi pengusaha, perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil dunia usaha.
Organisasi pengusaha tersebut juga mengusulkan pengkajian kembali metodologi KHL dengan membedakan kebutuhan pekerja lajang dan pekerja yang telah berkeluarga serta memiliki tanggungan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan perlindungan kesejahteraan yang lebih proporsional.
Dalam pandangan APINDO, kebutuhan keluarga pekerja tidak hanya dapat diatasi melalui kenaikan upah minimum. Instrumen jaminan sosial dan kebijakan perpajakan juga perlu diintegrasikan agar peningkatan pendapatan bersih dapat dirasakan pekerja tanpa seluruh bebannya dialihkan kepada perusahaan.
Di sisi lain, APINDO mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga dan iklim investasi. Inflasi tahunan Sulawesi Tengah hingga Oktober 2026 tercatat 3,68 persen. Meski demikian, fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras dan cabai, masih membutuhkan pengawasan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
APINDO menilai kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi diteruskan ke harga barang. Dalam kondisi tertentu, tekanan biaya juga dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Karena itu, Wijaya berharap pembahasan dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPS, Dinas Tenaga Kerja, dan serikat pekerja.
APINDO menginginkan penetapan UMP 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal upah, tetapi juga memperhatikan daya beli, kepastian pekerjaan, keberlangsungan usaha, serta kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja formal secara berkelanjutan.
