BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Sigi, Senin (9/11/2026). Pembahasan tersebut mencakup pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pembelajaran muatan lokal kebudayaan, hingga rencana penanaman modal daerah.
Harmonisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulteng itu bertujuan memastikan rancangan regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Empat rancangan yang dibahas meliputi perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; tata cara pembagian dan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2027; Pembelajaran Muatan Lokal Kebudayaan Sigi; serta Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sigi 2025–2045.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, mengatakan harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, berkualitas, dan dapat dilaksanakan.
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek teknis dan formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan serta karakteristik daerah.
“Empat rancangan peraturan ini memiliki urgensi masing-masing, mulai dari optimalisasi tata kelola alokasi dana desa, penguatan identitas dan kebudayaan lokal Sigi, hingga penataan arah investasi daerah yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Hendrik.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.
Rapat harmonisasi dibuka dan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian. Ia menjelaskan, harmonisasi diperlukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan dengan sistem hukum nasional agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun kendala dalam implementasi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sigi, tim penyusun produk hukum daerah, serta para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Dalam pembahasan, tim harmonisasi memberikan sejumlah masukan terkait penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan keempat Ranperbup agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam berita acara harmonisasi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Setelah seluruh masukan ditindaklanjuti, proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Selesai Harmonisasi (SSH).
