TONDO, MERCUSUAR — Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026), untuk memastikan penanganan hukum atas insiden yang terjadi di wilayah Tatura Utara, khususnya Jalan Anoa, dan Kelurahan Nunu, berjalan tuntas.
Kedatangan wali kota didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga dari kedua wilayah tersebut. Dalam pertemuan bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan, pihak kepolisian berkomitmen mengusut peristiwa tersebut secara profesional, proporsional, dan efektif.
“Pertemuan ini merupakan upaya untuk mendorong kepolisian agar menjalankan proses hukum secara menyeluruh sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Kami mendorong agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan menjalankan proses hukum atas kejadian di wilayah Nunu dan Anoa,” ujar Hadianto.
Ia juga menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden antar keluarga tersebut. Wali kota meminta masyarakat, khususnya warga Anoa dan Nunu, untuk menghentikan segala bentuk pertikaian serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.
“Mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan hal ini dengan sebaik mungkin. Saya meminta dengan sangat, hentikanlah sudah pertikaian. Jangan lagi mau bertikai seperti ini, bukan cuma buat keluarga di Anoa dan Nunu, tapi untuk kita semua,” tegasnya.
Hadianto juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun stigma negatif maupun prasangka terhadap kelompok tertentu. Menurutnya, seluruh warga merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Kota Palu sehingga persaudaraan dan kebersamaan harus tetap dijaga.
Selain mendorong penyelesaian konflik, Hadianto mengumumkan kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan petasan di Kota Palu. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi karena suara ledakan petasan berpotensi menimbulkan kepanikan dan trauma di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang masih membutuhkan pemulihan keamanan.
“Saya sudah memberikan instruksi kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Secepatnya akan kita tindak lanjuti melalui surat edaran bahwa Kota Palu melarang peredaran atau penjualan petasan,” ungkapnya.
Larangan tersebut berlaku secara permanen, bukan hanya menjelang perayaan tahun baru. Pemerintah Kota Palu bersama aparat keamanan akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas, termasuk penyitaan, terhadap pihak yang melanggar. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketertiban umum sekaligus memulihkan suasana aman, damai, dan kondusif di Kota Palu. UTM
