LOLU UTARA, MERCUSUAR – Beberapa waktu lalu, Komisi C DPRD Kota Palu meminta Wali Kota Palu untuk merevisi peraturan wali kota (perwali) nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas jasa retribusi umum karena dinilai memberatkan masyarakat dan rendahnya realisasi dari target yang ditentukan.
Hal itu dikemukakan DPRD Kota Palu saat mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, beberapa waktu lalu terkait masalah retribusi sampah yang dikeluhkan sebagian besar masyarakat Kota Palu karena nominalnya yang cukup memberatkan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Muslimun menjelaskan, dari hasil RDP tersebut ada empat poin yang rekomendasi. Selain meminta wali kota untuk merevisi perwali retribusi sampah tersebut, Komisi C juga meminta kajian yang dilakukan oleh DLH Kota Palu terkait retribusi sampah, meminta penetapan retribusi sampah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dan tidak menjadikan retribusi sampah sebagai syarat warga dalam mengurus administrasi di kecamtan dan kelurahan.
“Selama ini untuk rumah tangga saja diwajibkan bayar Rp35.000 setiap bulan, kita dorong wali kota untuk revisi nominalnya maksimal Rp20ribu agar masyarakat tidak terlalu berat untuk bayar retribusi sampah setiap bulan,”ujarnya.
Kimung, sapaan akrabnya menjelaskan, selain memberatkan masyarakat, nominal retribusi saat ini juga dinilai menjadi hambatan Pemkot dalam mencapai realisasi retribusi sampah yang ditetapkan sebesar Rp30 miliar per tahun.
“Bayangkan targetnya Rp30 miliar, sekarang baru baru terealisasi Rp2,9 miliar. Itu artinya, masyarakat banyak yang tidak mau bayar retribusi sampah,” jelasnya.
Dia berharap, rekomendasi hasil RDP tersebut bisa menjadi evaluasi di tingkat Pemkot Palu agar segera merevisi perwali retribusi sampah tersebut. Menurutnya, realisasi yang minim, tidak seimbang dengan anggaran yang selama ini telah digelontorkan Pemkot hanya untuk masalah sampah di Kota Palu.RES
