PALU, MERCUSUAR — Perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen secara tahunan (yoy) hingga Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Namun, pertumbuhan tersebut masih diikuti tantangan fiskal berupa defisit APBN dan APBD serta rendahnya kemandirian pendapatan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Sulteng terutama ditopang sektor industri pengolahan, khususnya komoditas besi dan baja, nikel, serta kokas. Lapangan usaha administrasi pemerintahan juga turut berkontribusi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.
Hingga 31 Mei 2026, pendapatan APBN di Sulteng terealisasi Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target, tumbuh 12,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94 persen dari pagu, tumbuh 6,49 persen secara tahunan.
Realisasi belanja APBN didominasi Transfer ke Daerah (TKD). Dalam data yang disampaikan, realisasi TKD disebut mencapai Rp6,2 triliun, terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,41 triliun, Dana Transfer Khusus Rp1,15 triliun, DAK Fisik Rp2,35 miliar, DAK Nonfisik Rp1,14 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp438,02 miliar, dan Dana Desa Rp292,74 miliar.
Di sisi lain, pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target, namun mengalami kontraksi 12,46 persen secara tahunan. Pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer sebesar Rp4,48 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp1,06 triliun.
Kondisi itu menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah, yakni 19,06 persen. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi persoalan utama dalam struktur pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, APBD Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Rp5,59 triliun atau 24,83 persen dari pagu, tumbuh 2,35 persen secara tahunan. Belanja operasi, khususnya belanja pegawai, masih mendominasi dengan realisasi Rp3,75 triliun atau 67,15 persen dari total belanja APBD.
Berdasarkan realisasi hingga akhir Mei, APBN regional Sulawesi Tengah mencatat defisit Rp5,34 triliun, sedangkan APBD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit Rp28,59 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendapatan asli daerah sekaligus efisiensi belanja. Struktur belanja daerah perlu diarahkan lebih banyak pada program produktif dan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah didorong memperluas basis ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk memperkuat sumber penerimaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Optimalisasi belanja produktif dan investasi publik juga menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Sulteng memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. */JEF
