Pemkot Palu Dituding Telantarkan Peserta Magang Jepang

929568AA-CD20-47D4-9FE2-9783E2F55DBD-cd8c5271

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kota Palu dituding menelantarkan para peserta magang ke Jepang, yang kini masih mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa di Jakarta. Dugaan penelantaran, karena seluruh peserta pelatihan belum mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pemerintah Kota Palu sesuai dengan kesepakatan sebelum ke Jakarta.
Pada awalnya, peserta ditargetkan mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa Jepang selama 2 atau tiga bulan. Saat ini, mereka telah mengikuti pendidikan selama 4 bulan dan belum ada kepastian berangkat ke Jepang.
Fatalnya, di tengah ketidakpastian jadwal keberangkatan, mereka tidak bisa pulang ke Palu karena ditahan oleh pengelola pendidikan dan pelatihan yang mengaku belum mendapatkan bayaran dari Pemerintah Kota Palu. Pembayaran itu untuk uang operasional dan konsumsi para peserta selama mengikuti pelatihan.
Salah satu peserta magang mengaku, karena belum mendapatkan kepastian berangkat kerja ke Jepang, sebagian peserta meminta kepada pihak founder dan advisor ISO Jepang atau tempat pelatihan agar dipulangkan ke Palu.
“Pada saat peserta bertanya, mereka mengatakan kami tidak bisa pulang atau berangkat kalau tidak membayar sejumlah uang yang telah ditentukan tempat pelatihan. Jadi kalau pulang, kami diminta bayar denda sebesar Rp10 Juta, itupun bisa bertambah sesuai dengan durasi waktu tinggal di tempat pelatihan. Sementara jika ingin berangkat ke Jepang masing-masing peserta harus menyiapkan dana Rp50 juta. Ini kami istilahnya, maju kena, mundur kena,” katanya, Kamis (17/3/2022).
“Dari 154 peserta khusus di Kota Palu yang bertahan saat ini sudah kurang dari 100. Peserta yang pulang sudah membayar sesuai dengan waktu atau durasi mereka di Jakarta. Jadi pembayarannya tidak sama karena semakin lama, semakin banyak yang dibayar,” terangnya.
Peserta pelatihan lainnya juga mengatakan sudah tidak tahan di Jakarta, karena tidak mendapatkan kepastian untuk berangkat kerja ke Jepang.
“Satu yang kami syukuri di tempat ini karena kami tetap mendapatkan jaminan tempat tinggal dan konsumsi sesuai dengan standar pelayanan sebelumnya. Makanya kami yang tidak memiliki uang tidak bisa pulang karena masih tetap berharap agar Pemerintah Kota Palu bisa memberikan kepastian untuk biaya pemberangkatan ke jepang untuk bekerja,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali dikunjungi oleh dinas terkait dari Kota Palu, tetapi masih diminta menunggu kepastian keberangkatan.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat dimintai keterangan tidak banyak berbicara hanya mengatakan. “Ah, terlambat. Jangan ba profokator. Masalah ini sudah diurus,” katanya belum lama ini.

TERKENDALA PANDEMI
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto membenarkan ada Program Specified Skilled Workers (SSW), kerjasama Pemerintah Kota Palu dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pada bulan September 2021, dilakukan pemberangkatan 120 orang ke Jakarta mengikuti pembekalan bersama ISO Jepang.

Disampaikan Setyo, bahwa sebanyak 13 siswa telah lulus ujian SSW dan telah dikontrak dan akan diberangkatkan pada April bulan depan.

“Saat ini masih berjalan pembekalan dan mereka masih di ISO, tidak ada penelantaran. Target kita memang empat bulan mereka disana. Saat ini ada 13 anak yang telah dikontrak,” terang Setyo, Kamis (17/3/2022).

Diungkapkan Setyo, peserta yang lulus SSW sebanyak 23 orang dan yang lulus tes bahasa 19 orang.

Menurut Setyo, ada tiga perusahaan yang membuka wawancara, yakni perusahaan di sector pertanian, perternakan, dan konstruksi.

“Wawancara dari perhotelan masih menunggu. Kendala pandemi dan muculnya varian omicron menghambat proses pemberangkatan siswa SSW. Ini juga berkaitan dengan kesiapan dari perusahaan menyiapkan fasilitas untuk penempatan siswa SSW,” tandasnya.

Lebih lanjut dikemukakan Setyo, peserta yang mengundurkan diri 10 orang karena alasan keluarga.

Pos terkait