PALU, MERCUSUAR – Forum Dialog Kota bertema “Membuka Peta Jalan, Membentuk Kota” yang digelar Selasa (23/9/2025) menghadirkan pelaku seni, DPRD, dan sejumlah OPD terkait untuk membahas arah kebijakan kesenian dan kebudayaan di Palu.
Namun, ketidakhadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam forum yang sejatinya menghadirkan dirinya sebagai narasumber utama, memunculkan tanda tanya besar mengenai komitmen pemerintah kota terhadap dunia seni dan kebudayaan.
Direktur Palu Menari Festival 2025, Iin Ainar Lawide, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku seni agar lahir program kebudayaan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Lewat forum dialog ini, kami berharap adanya sinergitas dengan pemerintah daerah dalam perumusan program kesenian dan kebudayaan yang berdampak bagi kota,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menilai perlunya regulasi yang jelas mengenai kesenian dan perlindungan terhadap pelaku seni. Menurutnya, tanpa aturan yang mengikat, perhatian pemerintah akan selalu lemah.
“Perlu ada regulasi tentang kesenian dan perlindungan terhadap pelaku seni di Kota Palu, agar menjadi daya tekan bagi pemerintah untuk memperhatikan dua hal ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih minimnya ruang bagi seniman lokal dalam berbagai iven resmi daerah.Ketidakhadiran wali kota dalam forum ini dipandang sebagai ironi, sebab momentum tersebut menjadi kesempatan strategis untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung ekosistem kesenian. Meski beberapa pejabat hadir, absennya kepala daerah dinilai melemahkan pesan politik kebudayaan yang ingin dibangun.
Forum ini sendiri mengawali rangkaian iven Palu Menari Festival 2025, yang terselenggara berkat dukungan Dana Indonesiana Kementerian Kebudayaan dan LPDP, serta kerja sama dengan Pemerintah Kota Palu, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, serta mitra lainnya. JEF
