MOROWALI UTARA, MERCUSUAR – Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), H. Djira K. menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat untuk memastikan aktivitas investasi pertambangan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Djira, pada Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Sosial Ekonomi Wilayah Lingkar Tambang Morowali Utara, di Ruang Tepotowoa Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morut, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Djira menyoroti pentingnya mengukur dampak sosial dan ekonomi aktivitas pertambangan, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, kontribusi perusahaan perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah, agar berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh kontribusi perusahaan diharapkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Djira.
FGD tersebut mengangkat penelitian bertajuk “Dampak Sosial-Ekonomi Tambang Nikel dan Evaluasi 8 Pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)” yang diarahkan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang, mulai dari tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja, pendapatan, perkembangan usaha lokal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial.
Adapun cakupan penelitian difokuskan pada empat kecamatan, yakni Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat, dan Soyojaya.
Djira juga menyampaikan harapan agar proses penelitian dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berbasis data sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak perusahaan memberikan dukungan dan data yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penelitian.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah lingkar tambang. SON
