MOROWALI, MERCUSUAR – Sikap Ketua DPRD Morowali, Irwan, yang enggan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk anggaran tahun 2019 menimbulkan pertanyaan di kalangan legislatif.
Pada usulan sebelumnya, jumlah anggaran sangat fantastis yang mencapai di angka Rp1,6 Triliun, namun setelah rasionalisasi, menurung hingga tersisa sekitar 800 milyar lebih.
Dari unsur pimpinan legislatif dan eksekutif, Wakil Ketua I DPRD Morowali, Iriane Ilyas, Wakil Ketua II Kuswandi dan Penjabat Bupati, Bartholomeus Tandigala sudah bertandatangan sebagai sinyal persetujuan. Namun anehnya, Irwan, belum menandatangani KUAPPAS dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (21/9/2018).
Ketua Fraksi NasDem, Herdianto Marsuki, yang ditanyakan mengenai hal tersebut menuturkan rasa anehnya dengan sikap Ketua DPRD itu. Padahal menurutnya, KUAPPAS itu telah berisi penganggaran terhadap program-program pro rakyat. “Saya juga merasa aneh kenapa ketua tidak mau bertandatangan, padahal anggaran sudah diminimalisir hanya menyisakan program-program pro rakyat. Misalnya bantuan rumah nelayan, imam dan lain sebagainya,” ujarnya.
Herdianto yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Morowali, mengaku dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan anggota legislatif lainnya guna membicarakan sikap aneh Ketua DPRD. “Saya akan koordinasi dengan teman-teman lain untuk membicarakan hal ini, nanti hasilnya akan saya sampaikan,” paparnya.
Irwan, atau yang akrab disapa Arya, yang ditanyakan mengenai sikapnya via gawai, Minggu (23/9/2018) menjawab dengan singkat bahwa dirinya saat itu masih dalam masa tugas luar (TL). “Waktu itu saya masih tugas luar, nanti kalau saya tandatangani bisa dikatakan melanggar. Kalau saya sudah tidak tugas luar pasti saya tandatangani,” tandasnya. BBG
