PALU, MERCUSUAR – Aliansi Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah melayangkan surat pernyataan sikap tegas kepada Pengurus Besar (PB) Percasi yang berisi tuntutan pemberhentian Ketua Umum Pengprov Percasi Sulawesi Tengah, dr Habibi Tobing serta pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musdalub).
Dalam surat bernomor 001/SPS.T.PERCASI SULTENG/VIII/2026 itu, aliansi menilai kepengurusan Pengprov Percasi Sulteng periode 2024–2028 telah gagal menjalankan amanat organisasi. Mereka menyebut kondisi tersebut menyebabkan stagnasi organisasi, rusaknya tata kelola, hingga terhentinya pembinaan atlet catur di Sulawesi Tengah.
Aliansi juga menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya tidak terlaksananya program kerja organisasi, tidak adanya program pembinaan yang jelas, minimnya respons terhadap agenda penting seperti Kejurprov 2026 dan Kejurnas Banten, serta pelaksanaan Kejuaraan Provinsi di Poso yang dinilai tidak berjalan optimal.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan tidak lagi mengakui kepemimpinan Ketua Umum Pengprov Percasi Sulawesi Tengah. Mereka menuntut ketua umum mengundurkan diri dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima.
Selain itu, PB Percasi juga diminta segera membentuk tim caretaker dan memfasilitasi Musdalub Pengprov Percasi Sulawesi Tengah paling lambat 30 hari kerja. Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, aliansi menyatakan 2/3 pengurus kabupaten/kota akan menyelenggarakan Musdalub secara konstitusional.
Terkait hal itu, Ketua Percasi Kabupaten Donggala, Haerun Hase, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menyelamatkan organisasi dan pembinaan atlet catur di daerah.
“Kami menuntut Ketua Umum untuk segera mengundurkan diri paling lambat 14 hari kerja sejak surat ini diterima. Ini adalah langkah terakhir demi menyelamatkan catur Sulawesi Tengah,” tegas Haerun Hase. CLG
