Oleh: Nasrullah Muhammadong
Istilah omnibus berasal dari bahasa Latin, (omnis), yaitu: untuk semuanya atau mencakup segala hal. Istilah kita, sapu jagad. Istilah ini memperoleh perhatian luas di Indonesia ketika pemerintah indonesia mengajukan RUU Cipta Kerja, dengan metode omnibus law.
Kini, melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3 Perubahan Kedua), metode omnibus telah diatur di dalamnya.
Dalam Pasal 64 ayat (1b) UU P3 Perubahan Kedua dinyatakan, metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan cara: (a) memuat materi muatan baru; (b) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau (c) mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tqiuan tertentu.
Ayat (1b) di atas menjelaskan bahwa, sebuah peraturan yang baru dapat melakukan tiga pekerjaan sekaligus. Yaitu, menambahkan norma baru, mengubah norma yang sudah ada, dan mencabut sejumlah peraturan lama dengan menggabungkan materi pengaturannya ke dalam satu peraturan baru.
Perumpamaan Omnibus
Lebih mudahnya memahami omnibus, kita buat ilustrasi, begini: Di sebuah kompleks perumahan, dibuat banyak peraturan. Dan peraturan itu, tersebar di berbagai tempat yang ada. Aturan parkir, misalnya, ditempel di pos satpam; aturan kebersihan ada di grup WA RT; aturan keamanan ditulis di papan pengumuman; dan aturan penggunaan lapangan, ada di buku sekretaris RT.
Suatu ketika, warga kompleks ingin menerapkan kebijakan baru, yaitu kawasan bebas berkendaraan di jalan utama kompleks perumahan. Kebijakan ini tentu berdampak kepada sejumlah aturan yang tersebar tadi. Yaitu, aturan parkir harus diubah; aturan akses kendaraan penghuni harus diubah; aturan pengangkutan sampah harus disesuaikan; aturan akses kendaraan darurat harus ditambahkan; juga aturan yang membolehkan parkir di jalan utama harus dicabut.
Dalam situasi seperti tadi, pengurus RT tidak perlu sibuk memperbaiki satu persatu aturan yang tersebar tersebut. Ia cukup membuat satu keputusan baru tentang Kawasan Bebas Berkendaraan di Lingkungan Kompleks. Yaitu dengan cara mengubah dan menambah beberapa ketentuan lama, di dalam ketentuan baru.
Analogi lainnya, bisa begini. Si Pak RT menerima aspirasi warga, bahwa seluruh aturan yang tersebar tadi, dicabut, diturunkan, atau dihapus saja media-medianya. Selanjutnya aturan tersebut, disatukan ke dalam sebuah peraturan tersendiri.
Perda Masuk Omnibus
Seperti yang dijelaskan di atas, gaung omnibus begitu luas dan familiar di telinga masyarakat, ketika pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja. Lalu, apakah perda dapat juga di omnibus-kan?
Dalam Pasal 64 ayat (1a) tadi dikatakan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3, di mana menempatkan perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka di sini perda dapat di omnibus-kan.
Pentingnya Omnibus Perda
Perlu dipahami, perda (termasuk juga peraturan lainnya), dibentuk pada waktu dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, tentu ada sejumlah perda yang mengatur bidang yang saling berkaitan. Dalam mengatur bidang yang saling berkaitan tersebut, tumpang tindih, ketidakharmonisan, hingga ketentuan yang sudah usang, tidak dapat dielakkan.
Dalam kondisi seperti di atas, regulasi yang tersebar itu, tentu menyulitkan masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk memahaminya. Dan lebih rumit lagi, ketika berbagai perda yang sama itu, dilakukan perubahan atau tambal sulam secara terpisah-pisah.
Menyikapi fenomena di atas, tentu metode omnibus dapat menjadi alternatif untuk menata kembali berbagai perda ke dalam satu instrumen hukum. Yaitu, dapat mengurangi tumpang tindih norma, meningkatkan kepastian hukum, dan memudahkan masyarakat termasuk penyelenggara daerah, dalam mengakses atau memahami peraturan yang tersedia.
Omnibus, Kodifikasi Atau Kompilasi?
Ada yang menarik dari bunyi Pasal 64 ayat (1b) huruf c UU P3 (Perubahan Kedua) tadi. Dinyatakan, metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan cara (salah satunya dalam huruf c), yaitu, mencabut berbagai peraturan setingkat, lalu menggabungkannya ke dalam satu peraturan.
Untuk memahami bunyi pasal di atas, dapat diberikan contoh. Ada pemda memiliki beberapa perda yang substansinya sejenis. Misal, Perda tentang Rumah Sakit Daerah, Perda tentang Tenaga Kesehatan, Perda tentang Pelayanan Kesehatan, dan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Oleh pemda tersebut, mau menyatukan seluruh perda tadi. Yaitu, seluruh perda tersebut dicabut, lalu materinya dihimpun ke dalam satu peraturan, yaitu berjudul Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Metode omnibus seperti ini, tentu dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai peraturan yang tersebar.
Namun ada persoalan konseptual, yang juga perlu kita diskusikan. Tindakan mencabut sejumlah peraturan, lalu menyatukannya ke dalam sebuah peraturan tersendiri, alias ke dalam satu keranjang, apakah ini merupakan karakteristik omnibus law, atau justru lebih dekat kepada metode kodifikasi (seperti KUHP lama yang disusun secara sistematis), atau kompilasi (seperti kompilasi hukum islam).
Penulis adalah Pengajar Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Fakultas Hukum, Univ. Tadulako-Palu.
