Jujur Membaca Angka

Ilustrasi AI

Data ketenagakerjaan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah untuk periode Agustus 2026 sekilas tampak seperti potret stabilitas ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 2,94 persen. Sebuah angka yang secara makro tergolong rendah. Jumlah penduduk bekerja pun bertambah 16,51 ribu orang menjadi 1,66 juta jiwa. Namun, membaca statistik secara dangkal tanpa membedah strukturnya hanya akan menjerumuskan pembuat kebijakan pada rasa puas diri yang keliru.

Di balik permukaan angka pengangguran yang tampak terkendali, tersimpan sejumlah sinyal kuning yang patut diwaspadai. Pertama, tren penurunan pengangguran yang konsisten sejak Agustus 2022 hingga 2025 akhirnya terhenti. Kenaikan tipis sebesar 0,02 persen poin pada Agustus 2026, berbarengan dengan menyusutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,31 persen poin menjadi 72,09 persen, mengindikasikan adanya perlambatan daya serap pasar kerja. Pertambahan penduduk usia kerja sebanyak 34,40 ribu orang tidak diimbangi dengan ekspansi kesempatan kerja yang memadai. Lebih dari separuh pertambahan populasi produktif tersebut justru tertahan di luar pasar kerja sebagai kelompok bukan angkatan kerja.

Kedua, wajah ketenagakerjaan Sulawesi Tengah masih didominasi oleh kerentanan struktural. Sebanyak 63,11 persen atau lebih dari satu juta pekerja menggantungkan hidup di sektor informal. Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 38,11 persen tenaga kerja mempertegas bahwa transformasi ekonomi daerah belum sepenuhnya memindahkan tenaga kerja ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Ironisnya, di tengah gemuruh narasi hilirisasi industri yang kerap dibanggakan sebagai motor pertumbuhan di wilayah ini, mayoritas warga lokal justru masih bergulat pada pekerjaan berupah rendah, minim jaminan sosial, dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Ketiga, ketimpangan spasial dan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas. TPT perempuan bertahan di angka 3,29 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 2,72 persen, sementara partisipasi kerja perempuan tertinggal jauh hampir 28 persen poin di bawah laki-laki. Di sisi lain, pergeseran pola pengangguran antarwilayah menunjukkan fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: saat pengangguran di perkotaan menyusut 0,27 persen poin, pengangguran di perdesaan justru merangkak naik 0,14 persen poin. Ini adalah alarm bahwa roda ekonomi desa sedang melambat, sehingga memicu potensi gelombang urbanisasi baru yang kelak akan membebani kota-kota di Sulawesi Tengah.

Di sinilah letak ujian kejujuran tata kelola ekonomi kita. Angka TPT yang rendah sering kali disalahartikan sebagai keberhasilan mutlak. Padahal di balik selimut statistik itu ada banyak warga yang terpaksa menerima pekerjaan apa adanya demi menyambung hidup. Ketika seseorang bekerja beberapa jam saja dalam sepekan dengan pendapatan pas-pasan dan tanpa perlindungan ketenagakerjaan, ia tercatat “bekerja”, tetapi kesejahteraannya belum tentu beranjak. Mengagungkan angka agregat tanpa memeriksa kualitas pekerjaan sama saja dengan menepuk dada di atas fondasi yang rapuh.

Lebih jauh, ketimpangan antara gegap gempita pertumbuhan kawasan industri dan lesunya denyut ekonomi perdesaan menuntut keberanian untuk mengevaluasi rantai nilai lokal. Jika limpahan manfaat ekonomi masih terkonsentrasi pada segelintir simpul tertentu dan belum menetes secara merata ke desa-desa serta kelompok perempuan, maka pertumbuhan yang tercipta berisiko bersifat eksklusif. Keadilan ekonomi tidak diukur dari seberapa megah proyek yang berdiri, melainkan dari seberapa luas pintu kesempatan yang terbuka bagi warga setempat secara bermartabat.

Statistik BPS bukanlah sekadar deretan angka untuk dijadikan bahan pidato seremonial. Ia adalah cermin kejujuran yang menuntut koreksi arah kebijakan. Pemerintah daerah tidak boleh lagi terjebak pada euforia kuantitas penyerapan tenaga kerja semata, apalagi jika itu hanya berarti memindahkan warga dari pengangguran terbuka menjadi pekerja informal yang setengah menganggur.

Kebijakan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah harus segera bergeser dari sekadar menciptakan peluang kerja menjadi menciptakan pekerjaan yang layak. Integrasi antara investasi skala besar dengan rantai pasok usaha mikro dan kecil di perdesaan, disertai peningkatan keterampilan serta akses kerja yang setara bagi perempuan, mutlak dipercepat. Tanpa perbaikan kualitas serapan tenaga kerja dan perluasan akses sektor formal, rendahnya angka pengangguran hanya akan menjadi fatamorgana kesejahteraan di tengah rentannya daya tahan ekonomi masyarakat. ***

Pos terkait