Gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menginginkan hingga 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara terdengar patriotik sekaligus menggugah optimisme publik. Dukungan yang segera mengalir dari pelaku industri, menandakan bahwa secara prinsip gagasan mengembalikan kedaulatan sumber daya alam kepada konstitusi, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menemukan resonansinya. Namun, dalam sejarah panjang ekstraksi sumber daya alam di negeri ini, jarak antara retorika politik dan realitas di lapangan kerap terbentang bak jurang yang menganga.
Pertanyaan paling mendasar yang tidak boleh luput dari diskursus publik adalah: instrumen konkret apa yang akan digunakan pemerintah untuk menjamin porsi jumbo tersebut tidak menguap di tengah jalan? Tanpa mekanisme pengawasan yang kedap celah, membesarnya porsi penerimaan negara justru berisiko menciptakan lumbung rente baru. Kita tentu tidak ingin angka 70 persen itu hanya menjadi pesta pora baru bagi kartel birokrasi dan oligarki, sementara rakyat tetap menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
Selama puluhan tahun, masyarakat di daerah penghasil tambang, mulai dari Morowali hingga pelosok Kalimantan dan Papua, telah membuktikan satu ironi yang menyakitkan. Alih-alih menikmati kesejahteraan yang setara dengan kekayaan perut buminya, warga lokal justru lebih akrab dengan debu industri, pencemaran pesisir, hilangnya ruang hidup, hingga bencana ekologis berulang seperti banjir bandang dan tanah longsor. Keuntungan ekonomi terbang ke pusat dan kantong pemodal, sementara residu kerusakan lingkungan dan biaya sosialnya diwariskan secara permanen kepada rakyat daerah. Korupsi dan kerusakan lingkungan berkelindan menyengsarakan rakyat
Oleh karena itu, peringatan agar kebijakan ini tidak sekadar berorientasi pada angka penerimaan kas negara sangatlah relevan. Reformasi tata kelola pertambangan harus dimulai dari hulu dengan membenahi karut-marut perizinan, menutup kebocoran royalti dan pajak, serta memutus mata rantai penyalahgunaan wewenang. Digitalisasi pengawasan produksi dari mulut tambang hingga pelabuhan ekspor harus diterapkan tanpa kompromi agar tidak ada lagi volume mineral yang “hilang” dalam catatan.
Lebih jauh, instrumen hukum harus memastikan adanya skema alokasi balik yang adil dan transparan bagi daerah penghasil. Dana hasil tambang yang masuk ke kas negara wajib dikunci secara regulatif untuk membiayai pemulihan ekologi, menjamin pelaksanaan reklamasi pascatambang yang selama ini kerap diabaikan korporasi, serta membangun infrastruktur dasar dan ekonomi berkelanjutan bagi warga lokal. Perusahaan tambang pun tidak boleh dibiarkan lepas tangan; jaminan reklamasi harus ditegakkan secara pidana maupun perdata jika mereka ingkar janji.
Di sisi lain, kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional dan pengusaha jasa pertambangan lokal juga harus dijamin agar kebijakan ini tidak mematikan iklim investasi yang sehat. Keseimbangan antara kedaulatan negara, keadilan ekologis, dan kepastian berusaha adalah kunci.
Keberhasilan gagasan besar Presiden Prabowo tidak akan diukur dari seberapa lantang janji nasionalisme sumber daya alam dikumandangkan, melainkan dari seberapa nyata perut rakyat di lingkar tambang terisi dan seberapa lestari alam mereka terjaga. Tanpa instrumen antikorupsi yang tajam dan keberpihakan ekologis yang tegas, kebijakan ini hanya akan menjadi perubahan angka di atas kertas, mengganti pemain lama tanpa pernah menyembuhkan luka lama rakyat. TMU






