BK dan Banggar DPRD Sulteng Konsultasi Tatib dan KUA-PPAS ke Kemendagri

  • Whatsapp
DPRD SULTENG-0d1e4478
BK dan Banggar DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otda dan Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri, Kamis (4/8/2022).FOTO : HUMAS DPRD SULTENG

JAKARTA, MERCUSUAR – Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Keuangan Daerah, Kementeran Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/8/2022).

Ketua BK, Nasser Djibran dan anggota BK diterima oleh Kasub Direktorat Wilayah IV, Dr Saydiman Marto, di ruang kerjanya. Anggota BK yang hadir adalah Aminullah BK, Ismail Junus, Sri Indraningsih Lalusu, Elisa Bunga Allo, Suryanto beserta Sekwan Siti Rachmi A Singi dan Tenaga Ahli Bagian Perundang-undangan.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Surati KPU dan Parpol, Bawaslu Minta Koreksi Nama dan NIK yang Diduga Dicatut 

Kehadiran BK adalah dalam rangka mengonsultasikan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulteng dan tugas-tugas BK.

Foto bersama anggota Banggar dengan Ditjen Keuangan Daerah. (FOTO: HUMPRO DPRD SULTENG)

Sementara Anggota Banggar DPRD Sulteng diterima oleh Analis Ahli Madya Ditjen Bina Keuangan Daerah, Jhon Roy Salomomy di ruang pertemuan Gedung F Lantai III Kantor Kemendagri.

Rombongan Banggar yang hadir adalah Yus Mangun, Alimuddin Paada, Sony Tandra, Wiwik Jumatul Rofiah, Aminullah BK, HM Nur Dg Rahmatu, Rahmawati M Nur, Sri Indraningsih Lalusu. Tak ketinggalan pula Sekwan Siti Rachmi dan dua pimpinan DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim dan Muharram Nurdin.

Dalam pertemuan, anggota Banggar secara umum menanyakan berbagai persoalan terkait penyusunan anggaran Tahun 2023, terutama untuk pokok-pokok pikiran yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pilihan Redaksi :  Dugaan Pelanggaran Administratif, KPU Buol dan Parmout  Diberikan Teguran Tertulis 

Beberapa hal lain yang disampaikan para wakil rakyat ini, termasuk penganggaran untuk tenaga honorer dan rekrutmen Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K ).

Baca Juga