PALU, MERCUSUAR – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulteng Tahun Anggaran 2019 sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan dengan banyak peserta. Akhirnya, rapat paripurna DPRD Sulteng dilangsungkan dilakukan secara virtual, Selasa (28/4/2020).
Rapat Paripurna virtual itu hanya diikuti 26 peserta dari 45 anggota DPRD Sulteng. Di mana masing-masing anggota legislatif (Anleg) berada di tempat berbeda. Demikian pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikutinya dari kantor masing-masing.
Dalam pidatonya, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyampaikan capaian-capaian hasil pembangunan selama kurun 2019 kepada anggota DPRD, diantaranya pertumbuhan ekonomi naik menjadi 7,15 persen, PDRB nominal perkapita naik menjadi Rp 54, 49 juta, laju inflasi turun menjadi 2,30 psrsen, gini rasio 0, 330 poin, tingkat kemiskinan turun menjadi 13,18 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,15 persen.
“Capaian keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat khususnya berkat terjalinnya kerjasama dan suasana harmonis antara eksekutif dan anggota dewan,” ungkapnya.
Gubernur Longki juga mengapresiasi sinergitas kelembagaan selama yang sudah terbina.
Gubernur juga menyampaikan APBD 2019 telah dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang jadi tanggung jawab setiap OPD.
Di samping untuk pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung, kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2019 katanya, anggatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan RKPD tahun 2019 pascabencana. “Serta memenuhi capaian target-target indikator makro,” tutur Gubernur.
Untuk angka realisasi anggaran pendapatan daerah setelah perubahan tahun 2019 mencapai 98, 98 persen dari target Rp 4.170.517.779.691,15.
Di sisi lain dari rencana anggaran belanja daerah 2019 sebesar Rp 4.549. 853.924.998,12 atau berhasil terealisasi 90,99 persen.
Menurut Gubernur, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja tahun lalu lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 90,78 persen.
Penyebabnya adalah keterlambatan transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, selisih harga lelang, dan gagal lelang pada beberapa paket yang tersebar di OPD. Selain itu bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota yang tidak tertransfer pada akhir tahun 2019, namun diakui sebagai hutang jangka pendek tahun 2019 dan akan ditransfer pada tahun 2020. Sementara keterlambatan beberapa pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK), karena keterlambatan transfer dari pusat sehingga pekerjaan baru dikucurkan pada APBD 2020, dan bencana alam 28 September 2018.
Struktur APBD provinsi, ungkap Gubernur, juga dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang dapat direalisasi sebesar Rp. 439.594.405.001,99 dan Rp 39.038.000.000.
Sementara alokasi anggaran tugas pembantuan untuk provinsi dan kabupaten dan kota pada tahun lalu masing-masing mencapai Rp 221.327.052.000 dan Rp 140.373.840.000.
Adapun sumber dana berasal dari kementerian yang dikelola oleh sejumlah OPD provinsi, terdiri dari Kementerian Pertanian dengan pengelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kementerian Sosial dengan pengelola Dinsos, Kementerian PUPR oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi oleh Disnakertrans, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan oleh Disperindag, serta Kementerian Koperasi dan UKM dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulteng. BOB
