Oleh: Satrio Amrullah (Pemerhati Kebencanaan)
Delapan tahun lalu, Sulawesi Tengah mengalami salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi menelan ribuan korban jiwa serta meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Sejak saat itu berbagai upaya pengurangan risiko bencana dilakukan, mulai dari peningkatan edukasi kebencanaan, penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, hingga pembangunan kembali wilayah terdampak.
Delapan tahun kemudian semua upaya tersebut dikoreksi melalui satu peristiwa penting yang terjadi beberapa hari kemarin, Gempa Sigi 16 Juni 2026.
Siang hari, tepat pukul 11.27 WITA masyarakat Sulawesi Tengah kembali dihebohkan dengan guncangan gempa bumi kuat yang melanda wilayah ini. BMKG melaporkan gempa tersebut merupakan gempa darat dengan kedalaman dangkal, mangnitudonya 6,7 dan kedalamannya 10 km. Meski tidak berpotensi tsunami, namun dampak gempa ini dirasakan oleh masyarakat di 4 Kabupaten dan 1 kotamadya. Sejak hari itu hingga hari ini ribuan gempa susulan masih terjadi setiap menitnya. Per tanggal 21 Juni, dilaporkan 3 orang meninggal dunia dan 8.804 jiwa terdampak. Berdasarkan data yang diterima, gempa bumi ini merupakan salah satu gempa paling signifikan yang terjadi di Indonesia sejak peristiwa yang sama, terjadi pada 2018.
Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa ini mungkin hanya akan dicatat sebagai peristiwa alam biasa. Namun bagi masyarakat Sulawesi Tengah, gempa Sigi merupakan bahan evaluasi berharga sekaligus koreksi dari segala upaya pembangunan ketangguhan masyarakat yang dilakukan sejak tragedi 2018 silam. Dengan semua upaya yang dibagun selama selama kurun waktu sewindu ini, berhasilkah kira membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana? Mari kita bahas.
Jika indikatornya korban jiwa, jawabannya iya.
Kita berhasil menurunkan angka korban jiwa secara signifikan. Meskipun gempa ini tergolong kuat dan dangkal, jumlah korban meninggal dunia tercatat jauh lebih rendah dibandingkan berbagai gempa merusak lain di Indonesia. Sebagai perbandingan gempa Cianjur pada 2022, dengan magnitudo hanya 5,6 jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 602 jiwa. Demikian pula dengan gempa Mamuju pada 2021, dengan magnitudonya 6,2 jumlah korban jiwa sebanyak 105 orang.
Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat kita memiliki kemampuan yang lebih baik, lebih tangguh dalam merespons situasi darurat dibanding beberapa daerah lain di Indonesia. Pengalaman menghadapi bencana besar tahun 2018 tampaknya telah meningkatkan kesadaran masyarakat kita terhadap ancaman gempa bumi yang datang dikemudian hari.
Namun, benarkah demikian?
Sayangnya ketangguhan tidak semata-mata diukur hanya dari jumlah korban jiwa. Terdapat beberapa hal yang patut menjadi catatan dan koreksi bersama dari peristiwa gempa bumi ini baik bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Pertama, pemahaman kita terhadap ancaman geologi di Sulawesi Tengah masih memiliki banyak keterbatasan.
Pada awalnya BMKG merilis gempa bumi ini diduga berasal dari pergerakan sesar Sausu, hal ini dikarenakan episenter gempa utama berada di zona sesar tersebut. Namun pada perkembangannya, dengan melihat distribusi gempa bumi susulan, kondisi geologi permukaan, pola kerusakan serta analisis geofisika bawah permukaan, kemudian dikoreksi oleh Badan Geologi menjadi berasal dari graben sesar Palopo. Ahli lain menyebut kemungkinan ketiga bahwa penyebab gempa dapat berasal dari interaksi keduanya, atau juga ketiganya, Sesar Sausu, Sesar Palopo A dan Sesar Palopo B. Bagaimanapun jarak ketiganya cukup berdekatan sehingga segala kemungkinan dapat terjadi hingga temuan dan penelitian lebih lanjut.
Perbedaan pendapat mengenai sesar penyebab gempa tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar bagi pengembangan penelitian kebumian di wilayah ini, bahkan bagi para ahli sekalipun. Selama ini perhatian publik memang lebih banyak tertuju pada Sesar Palu-Koro, sehingga keberadaan sesar-sesar aktif lain relatif kurang dikenali oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemetaan dan penelitian mengenai sesar minor ini perlu diperkuat, disertai sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Penanda di sepanjang jalur sesar juga penting agar informasi geologi tidak hanya tersimpan dalam dokumen penelitian semata. Kabar baiknya, gempa intensitas tinggi akan meninggalkan jejak penanda baik secara langsung maupun melalui citra satelit resolusi tinggi.
Kedua, meski mayoritas masyarakat Sulteng telah mengenal dengan baik ancaman bencana diwilayahnya, masih ada sebagian yang mempercayai penjelasan nonilmiah sebagai penyebab utama gempa bumi.
Ruang media sosial kita selama beberapa waktu pascagempa telah diwarnai dengan perdebatan mengenai ritual adat tertentu yang menjadi pemicu bencana. Fenomena yang sama sebelumnya juga kita temukan pada 2018, yang mana hal ini menujukkan tidak banyak perubahan berarti pada pola pikir masyarakat kita, dimana sebagian masyarakat masih lebih mudah menerima penjelasan mistis dibandingkan penjelasan ilmiah mengenai penyebab bencana. Beredarnya narasi yang mengaitkan gempa dengan ritual adat tertentu memperlihatkan bahwa literasi kebencanaan berbasis sains belum sepenuhnya mengakar dimasyarakat kita.
Tidak hanya itu, beragam informasi palsu dan gambar-gambar AI turut beredar dan memperkeruh situasi. Mulai dari kabar mengenai gempa yang lebih besar akan segera terjadi, prediksi waktu dan lokasi terjadi gempa berikutnya, hingga berbagai klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah. Di tengah kondisi masyarakat yang sedang cemas, informasi semacam ini dengan cepat menyebar dan berpotensi meningkatkan kepanikan publik.
Padahal, pemahaman yang keliru mengenai penyebab maupun ancaman bencana dapat mengaburkan upaya mitigasi yang selama ini telah dilakukan. Lebih jauh lagi, kondisi tersebut dapat mendorong munculnya stigma sosial, menghambat pengambilan keputusan yang rasional, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.
Ketiga, gempa ini telah membuka kembali kenyataan bahwa trauma akibat bencana 2018 belum sepenuhnya pulih.
Banyak warga mengaku mengalami kepanikan berlebih saat guncangan terjadi. Sebagian memilih mengungsi dan bertahan di luar rumah selama berhari-hari karena takut gempa susulan. Respons tersebut menunjukkan bahwa trauma kolektif akibat bencana 2018 masih melekat kuat dalam ingatan masyarakat. Sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah mengalami peristiwa yang sama, masih hidup dalam bayang-bayang pengalaman masa lalu.
Trauma sebenarnya merupakan respons yang wajar setelah mengalami pengalaman yang mengancam keselamatan jiwa. Namun apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu kemampuan masyarakat dalam merespons bencana secara tepat.
Karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik dan infrastruktur. Pemulihan psikososial juga perlu menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa dibayangi rasa takut yang berlebihan.
Keempat, pola kerusakan bangunan menunjukkan masih rendahnya penerapan konstruksi tahan gempa di masyarakat.
Meskipun jumlah korban jiwa relatif minim, namun kerugian akibat kerusakan bangunan rumah tidak dapat dihindari. BNPB pada 21 Juni melaporkan sebanyak 2.468 unit rumah warga rusak dengan berbagai tingakatan. Analisis pada gambar dan video di media sosial serta temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah yang mengalami kerusakan berat merupakan bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi yang memadai. Masih banyak rumah warga yang rusak dibangun tanpa kolom dan balok beton bertulang yang cukup, menggunakan material berkualitas rendah, atau dibangun tanpa memperhatikan kaidah bangunan tahan gempa. Dalam kondisi seperti ini, bahkan gempa berkekuatan sedang sekalipun dapat menyebabkan kerusakan serius hingga keruntuhan bangunan.
Kita patut bersyukur karena gempa terjadi pada siang hari ketika sebagian besar warga masih terjaga dan dapat segera mengevakuasi diri keluar rumah. Namun, bagaimana bila gempa terjadi pada malam hari? Mungkinkah korban jiwa dapat diminimalisir?
Karena itu peristiwa ini perlu menjadi catatan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat terdampak bahwa upaya mitigasi tidak akan pernah berhasil apabila pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya masih mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan. Kedepan, edukasi, sosialisasi, pengawasan dan perbaikan dalam membangun rumah yang aman dan tahan gempa harus menjadi bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana di masa depan.
Kelima, respons cepat pemerintah daerah patut diapresiasi, tetapi mitigasi jangka panjang tetap menjadi ukuran utama keberhasilan.
Salah satu perbedaan yang mencolok dari peristiwa gempa 2018 dan 2026 ialah responsifitas kepala-kepala daerah yang tampak di media sosial. Ragam gambar memotret aktivitas kepala-kepala daerah yang dengan segera meninjau lokasi bencana, merespon kebutuhan korban, menetapkan status tanggap darurat, mendirikan posko bantuan serta memimpin stakeholder melewati masa-masa krisis pascabencana.
Namun keberhasilan penanggulangan bencana tidak boleh hanya diukur dari cepatnya respons saat bencana terjadi. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah berinvestasi pada upaya mitigasi sebelum bencana datang. Disinilah pekerjaan rumah terbesar kita masih berada. Pendidikan kebencanaan, penguatan kapasitas masyarakat, simulasi evakuasi, dan peningkatan kualitas bangunan tahan gempa masih memerlukan perhatian lebih besar.
Demikian pula dengan politik anggaran prabencana. Alokasi dana untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana semestinya dapat ditingkatkan agar tidak jomplang bila dibandingkan anggaran penanganan pascabencana. Hingga saat ini, upaya tersebut tampaknya belum terlihat sebagai prioritas utama bagi kepala-kepala daerah. Padahal setiap rupiah yang diinvestasikan untuk prabencana akan menghemat biaya pemulihan yang jauh lebih besar di kemudian hari.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kehadiran mereka tidak berhenti pada saat bencana menjadi sorotan publik. Ketangguhan daerah tidak dibangun melalui kunjungan sesaat ketika krisis terjadi, melainkan melalui kerja-kerja mitigasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan jauh sebelum bencana berikutnya datang.
Jangan sampai citra responsif di media sosial hanya dianggap sebagai kamuflase oleh masyarakat untuk mendulang suara politik pada pemilu mendatang. Masyarakat kita tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hanya hadir setelah bencana datang, melainkan juga yang bekerja sebelum bencana tersebut terjadi.
Sebagai akhir, mari kita merefleksikan kembali bahwa gempa Sigi 16 Juni 2026 kemarin bukanlah sekadar peristiwa alam semata. Ia adalah ujian sekaligus cermin yang memperlihatkan sejauh mana kita belajar dari tragedi 2018. Ada kemajuan yang patut diapresiasi, terutama dalam menekan jumlah korban jiwa dan meningkatkan respons darurat. Namun dari gempa ini juga kita dapat melihat bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar, mulai dari penguatan literasi kebencanaan, pemahaman ancaman bencana lebih lanjut, pemulihan trauma masyarakat, pembangunan rumah tahan gempa, hingga investasi yang lebih serius pada aksi-aksi mitigasi prabencana.
Sejarah telah memberi Sulawesi Tengah dua gempa besar dalam rentang kurang dari satu dasawarsa. Tidak ada yang dapat menjamin kesempatan ketiga akan datang dengan dampak yang sama atau bahkan lebih baik. Jika delapan tahun setelah 2018 kita masih menemukan persoalan yang serupa, maka yang perlu dikoreksi bukan hanya sistem penanggulangan bencana kita, melainkan komitmen kita untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan daerah. Sebab pada akhirnya, ketangguhan tidak hanya dibuktikan ketika bencana tersebut datang, melainkan juga dibangun jauh sebelum bencana itu terjadi.
