YOGYAKARTA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menguatkan sinergi, melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perjanjian Kerja Sama penyusunan Kajian Analisis Potensi Investasi PT Nusantara Morowali (Perseroda) Tahun 2026.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Gedung Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Yogyakarta, Kamis (24/9/2026).
Mewakili Bupati, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Morowali, Afridin mengatakan kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan penandatanganan dokumen, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi antara kedua pihak.
Menurutnya, UGM tidak hanya dipandang sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pusat keilmuan yang telah melahirkan sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi.
“Karena itu, Pemkab Morowali memandang kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Afridin menyebut, Pemkab Morowali selama ini telah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program bantuan pendidikan. Pemerintah daerah memberikan bantuan sebesar Rp12 juta per mahasiswa setiap tahun, dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai sekitar 4.044 mahasiswa.
Namun, menurutnya, penguatan kapasitas tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, agar mampu memberikan pelayanan publik yang sejalan dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
“Intinya, sumber daya aparatur di Kabupaten Morowali harus ditingkatkan. Membangun sumber daya manusia membutuhkan waktu, sementara perkembangan hilirisasi pertambangan di Morowali saat ini cukup besar dan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya manusia,” ujar Afridin.
Ia berharap kerja sama dengan UGM dapat diperluas, termasuk membuka peluang pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan penguatan kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah. */IEA
