BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Hendrik Pagiling, menekankan pentingnya kolaborasi dengan media massa untuk memperluas akses informasi dan mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurut Hendrik, komunikasi publik tidak cukup hanya mengandalkan media sosial. Kemitraan dengan insan pers diperlukan agar informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan hukum dapat disampaikan secara akurat, berimbang, serta mudah dipahami masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam pertemuan perdana bersama pengelola kehumasan Kanwil Kemenkum Sulteng di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026). Pertemuan itu berlangsung pada hari pertamanya menjalankan tugas di Sulawesi Tengah.
“Peran media saat ini sangat besar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga harus membangun kolaborasi yang baik dengan insan pers. Informasi mengenai layanan hukum harus sampai kepada masyarakat secara luas, jelas, dan mudah dipahami,” tegas Hendrik.
Ia mengatakan, fungsi kehumasan tidak sebatas memublikasikan kegiatan institusi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengakses layanan hukum.
Karena itu, Hendrik mendorong pengelola kehumasan meningkatkan kualitas publikasi, memperkuat koordinasi internal, serta membangun hubungan profesional dengan media. Informasi yang disampaikan, menurutnya, harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menjelaskan manfaat, prosedur, serta cara mengakses layanan pemerintah.
Selain penguatan komunikasi publik, Hendrik juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan capaian positif yang telah dibangun Kanwil Kemenkum Sulteng pada masa kepemimpinan Rakhmat Renaldy.
“Hal-hal baik yang sudah dibangun harus kita lanjutkan dan perkuat. Apa yang masih kurang perlu kita benahi bersama. Prinsipnya, kita menjaga capaian positif yang sudah ada sekaligus terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Hendrik menilai, pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat program yang telah berjalan, mengevaluasi kekurangan, dan menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Kesinambungan kinerja diperlukan agar peningkatan kualitas pelayanan tetap berjalan.
Dalam konteks pelayanan hukum, komunikasi publik yang efektif diharapkan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mengenali layanan yang tersedia, serta memperoleh informasi yang benar ketika membutuhkan bantuan hukum maupun kepastian hukum.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Kerja Humas dan Protokol Kanwil Kemenkum Sulteng, Ansari Maulana, bersama tim. Agenda ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan pengelolaan komunikasi publik dengan arah kebijakan kepemimpinan baru.
Hendrik berharap penguatan kolaborasi dengan media tidak hanya meningkatkan jumlah publikasi, tetapi juga memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum.
Melalui komunikasi yang terbuka, informatif, dan responsif, Kanwil Kemenkum Sulteng berupaya memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi layanan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
