SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menetapkan 10 desa sebagai percontohan (pilot project) Program Penghidupan yang Inklusif dan Peka Risiko bagi Penyandang Disabilitas dan Perempuan (Pakagasi).
Program tersebut diharapkan menjadi model bagi desa-desa lain dalam membangun ketangguhan sosial, ekonomi, serta menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat mengatakan desa-desa tersebut nantinya dapat menjadi contoh penerapan praktik-praktik baik bagi desa lain di Kabupaten Sigi.
“Sepuluh desa ini menjadi pilot project atau percontohan bagi desa-desa yang lain. Harapannya, praktik-praktik baik yang telah dijalankan dapat direplikasi di desa lainnya,” ujar Nuim saat membuka Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Pakagasi di Palu, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, Program Pakagasi dirancang untuk memperkuat ketangguhan sosial ekonomi masyarakat, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi rentan. Selain itu, bertujuan meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk bencana dan dampak perubahan iklim.
Sepulu desa yang menjadi percontohan tersebar di tiga kecamatan, yakni Desa Bangga, Bulubete, dan Rogo di Kecamatan Dolo Selatan; Desa Omu, Simoro, dan Pakuli Utara di Kecamatan Gumbasa; serta Desa Pombewe, Jono Oge, Lolu, dan Mpanau di Kecamatan Sigi Biromaru.
Selama pelaksanaannya, desa-desa tersebut mendapat pendampingan dari Yayasan Sikola Mombine melalui dukungan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas dukungan tersebut, Nuim menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sikola Mombine, ASB, Kemendagri, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.
Ia menilai pelaksanaan program perlu dievaluasi secara menyeluruh, untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik yang layak diterapkan di desa lain.
“Saya meminta para kepala desa mengevaluasi hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Sikola Mombine melalui dukungan pendanaan ASB, sehingga program-program yang terbukti berhasil dapat diduplikasi ke desa-desa lainnya,” katanya.
Selain evaluasi, Nuim juga meminta pemerintah desa serta para mitra di tingkat desa dan kecamatan memberikan berbagai masukan terhadap pelaksanaan program, sebagai bahan penyempurnaan ke depan.
“Kita ingin memperbaiki dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, catatan dan masukan dari semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Program Pakagasi telah berjalan sejak 1 September 2023 dan dijadwalkan berakhir pada 30 Desember 2026. Nuim berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga hingga program selesai, sehingga hasil pendampingan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Nuim menegaskan keterlibatan organisasi non-pemerintah sangat penting, karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran dalam menjalankan seluruh program pembangunan.
“Karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi teman-teman LSM dan berbagai pihak di luar pemerintahan, untuk bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. TIN
