Tata Anggaran dan Keuangan Harus Diperhatikan

ANGGARAN-3d5d5c3c
Suasana rakor dan evaluasi pelaksanaan asistensi penyerapan APBD di Provinsi Sulteng oleh Irjensus dan Irjen Kemendagri, Senin (8/8/2022).FOTO: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDAPROV SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng yang diwakili Pj. Sekdaprov Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto secara resmi membuka rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan asistensi penyerapan APBD tahun 2022, oleh Irjensus dan Irjen Kemendagri RI, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (8/8/2022).

Pj. Sekdaprov yang membacakan sambutan Gubernur menyampaikan apresiasi sekaligus menyambut baik terlaksananya rapat koordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi, penguatan koordinasi dan sinergitas, dalam rangka percepatan penyerapan realisasi APBD di tahun 2022 tingkat kabupaten dan kota se-Sulteng.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan fokus, supaya hasil-hasil kesepakatan dan rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan secara maksimal, dalam percepatan penyerapan 2022, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada percepatan pembangunan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” kata Pj. Sekdaprov.

Olehnya, ia berharap aspek-aspek tata anggaran dan keuangan di daerah dapat betul-betul diperhatikan dan dilaksanaan sebaik-baiknya, agar selaku penyelenggara pemerintahan dapat terhindar dari masalah-masalah administratif, yang dapat mengurangi kinerja pemerintahan maupun tingkat kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan

Pelaksanaan rakor asistensi menurutnya sangat penting, dan diharapkan memberikan solusi, inspirasi, motivasi dan langkah-langkah strategis dalam penyerapan anggaran.

“Kami berharap dengan kedatangan Kemendagri dapat memberikan motivasi, ilmu-ilmu pengetahuan dan pemuatan. Selanjutnya, proyeksi anggaran APBD kabupaten dan kota dapat lebih meningkat lagi, dan koordinasi antara kabupaten dan kota, provinsi dengan Kemendagri dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Khusus Kemendagri RI, Dr. Teguh Narutumo menjelaskan kegiatan tersebut merupakan terobosan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan percepatan penyerapan APBD.

Salah satu caranya, adalah turun langsung ke daerah-daerah yang persentasi penyerapan anggarannya masih rendah.

“Kita kejar, kita dampingi, asistensi dan kita cari permasalahannya, serta kita carikan solusinya, sehingga sesuai harapan provinsi semua daerah bisa melakukan percepatan anggaran,” jelas Teguh.

Lebih lanjut dikatakannya, Kemendagri telah mendorong agar Pemerintah Daerah se-Sulteng memaksimalkan penggunaan anggaran sampai akhir September 2022 sebesar kurang lebih Rp2,4  Triliun.

Hal tersebut merupakan target realisasi belanja sebesar 65,12 persen atau terdapat kenaikan sebesar 12,59 persen dari posisi akhir Juli Tahun 2022. 

Ia mengatakan, hal itu merupakan perintah langsung dari Presiden. Untuk itu, diperlukan komitmen agar masyarakat mengetahui komitmen pemerintah untuk menggelontorkan anggaran, supaya pergerakan ekonomi bergerak setelah dua tahun terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Sulteng kita fokuskan karena merupakan daerah penyangga, sehingga harus segera kita gelontorkan anggaran APBD-nya. Akan tetapi, harus sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkas teguh. */IEA

Pos terkait