“Mencurigai” Rakyat Sendiri

WhatsApp Image 2021-09-09 at 19.32.41-f598c404

SEORANG nenek mengeluhkan harus bolak-balik dari kantor kelurahan ke Puskesmas, balik lagi ke kantor kelurahan.

Nenek itu harus menunjukkan surat rapid antigen negatif untuk mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan. Kebijakan itu dibuat Wali Kota Palu, menyusul status Palu PPKM Level 4.

Bisa jadi, Wali Kota berniat baik untuk kemaslahatan orang banyak. Ia tidak ingin kantor-kantor pelayanan publik di Palu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Namun Wali Kota tidak boleh mengabaikan keluhan rakyat, semisal nenek tadi.

Apalagi jika rapid tidak diberlakukan secara setara diantara semua warga Kota Palu.

Patut dipertanyakan, apakah rapid juga diberlakukan untuk seluruh pejabat atau aparat yang melakukan pelayanan? Jika asas kesetaraan diterapkan, seharusnya Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajarannya juga harus dirapid dan menunjukkan hasil negatif sebelum bertemu dan/atau melayani warga kota.

Tidak boleh ada perbedaan perlakukan, karena potensi penghantar penyebaran COVID-19 tidak melihat posisi orang dilayani atau melayani.

Rasa-rasanya belum pernah tersiar kabar, jika Wali Kota beserta aparat jajarannya tiap hari dirapid saat bertemu atau melayani masyarakat.

Pos terkait