RUSDY Mastura dan Ma’mun Amir genap 100 hari memimpin Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (23/9) kemarin. Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng itu dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 16 Juni 2021.
Keduanya pun menegaskan, tidak pernah berjanji untuk mencapai suatu target dalam masa kerja 100 hari. Tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak pihak ingin mengetahui capaian kinerja kepala daerah dalam masa 100 hari kerja.
Dalam rilis yang diterima Mercusuar, kemarin, Rusdy dan Ma’mun mengungkapkan, setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wagub Sulteng, diperhadapkan dengan penyelesaian tiga bencana.
Ketiga bencana itu adalah gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi 28 September 2018. Kemudian disusul dengan bencana non-alam, Covid-19. Satu lagi adalah bencana kemanusiaan di Kabupaten Poso.
Untuk menangani bencana pertama, langsung mencari sumber permasalahan. Mengapa begitu lama proses pelaksanaan rehab dan rekon dampak bencana itu.
Masyarakat begitu lama tinggal hunian sementara (huntara). Permasalahannya adalah ketersediaan lahan untuk relokasi. Itu terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala. Kemudian lokasi pembangunan Jembatan IV Palu.
“Kemudian Gubernur dan Wagub Sulteng sepakat untuk menyelesaikan masalah itu dengan membantu untuk pengadaan lahan,” kata Rusdy.
Dijelaskan, bantuan ke Kabupaten Sigi Rp 6 miliar, Donggala Rp 12,150 miliar, dan Palu untuk huntab Petobo dan Jembatan IV Palu Rp 37 miliar. Kemudian biaya pematangan lahan pembangunan huntap Talise dan Tondo Rp 3,5 miliar, serta pembebasan lahan pembangunan SPAM Rp 2,628 miliar.
Menurut Rusdy, dengan kebijakan yang ditetapkan percepatan pelaksanaan rehab da rekon dapat segera dicapai. Dengan harapan semua pihak, Satgas PUPR, Wali Kota Palu, Bupati Sigi dan Bupati Donggala dapat mengambil langkah strategis mempercepat rehab dan rekon dampak bencana.
Sementara penyelesaian dampak bencana Covid-10 menurutnya, dilakukan dengan tiga kebijaksanaan startegis. Penanganan penurunan penularan Covid-19. Hal ini dicapai melalui penerapan Instruksi Mendagri dengan menetapkan Instruksi Gubernur.
Lalu terus memastikan semua kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian membentuk tim koordinasi penanganan Covid-19.
Selain itu, menjalin kerja sama kegotongroyongan penanganan Covid-19. Antara lain dengan meminta dukungan perusahaan yang memiliki investasi untuk mendukung penanganan Covid-19 di Sulteng. Juga meningkatkan keswadayaan organisasi kemasyarakatan untuk ikut membantu dalam penanganan Covid-19.
Hal lainnya adalah melaksanakan kebijakan dalam pemulihan ekonomi melalui penyaluran beras pemerintah yang ada di Bulog kepada 10.800 kepala keluarga. Menjalin kerja sama dengan BRI untuk kemudahan penyaluran kredit KUR dengan skema bunga rendah dan tanpa agunan kredit dengan plapon Rp 100 juta.
Hal lainnya adalah memastikan PEN pemerintah dapat berjalan dengan alokasi Rp 200 miliar lewat Bank Sulteng. Lalu kerja sama dengan Indofood untuk pemberdayaan petani dengan luas lahan 2.000 hektar.
Gubernur dan Wagub Sulteng bersyukur, kerja keras dan dukungan TNI, Polri, bupati, wali kota, kini sudah berada di level 3 dan 2. Palu dari level 4 sudah turun ke level 3.
Sementara untuk penyelesaian bencana kemanusiaan di Poso, Pemprov Sulteng telah memberikan dukungan kepada TNI dan Polri untuk segera menuntaskan seluruh anggota MIT. Disebutkan, Polri diberi dukungan Rp 2 miliar, dan TNI sebesar Rp 1,6 miliar.
Gerak Cepat
Gubernur dan Wagub Sulteng menjalankan amanah janji yang akan diwujudkan dalam visi Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju. Visi itu sudah dijabarkan RPJMD Sulteng tahun 2021-2026 yang dirumuskan terhadap 9 misi.
Semuanya adalah meningkatkan kualitas manusia melalui reformasi system pendidikan dan kesehatan dasar. Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum, dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.
Lalu, mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, da menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan.
Selain itu, menjaga harmonisasi manusia dan alam, antarsesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Melakukan sinergitas kerja sama pembangunan antardaerah bertetangga, sekawasan maupun di dalam provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga.
Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital. Kemudian mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.TASMAN BANTO
