MOROWALI, MERCUSUAR – PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Morowali dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dalam penataan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan serta Pengamanan Hutan. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.
Kolaborasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung, sekaligus mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Head of Mine Operation Bahodopi PT Vale Indonesia, Wafir, mengatakan bahwa sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
Menurut dia, penyelesaian aktivitas tersebut perlu mempertimbangkan aspek hukum, kondisi sosial masyarakat, dan kelestarian lingkungan secara berimbang.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” ujar Wafir.
Ia menambahkan, perusahaan berupaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan, terjaga dengan baik dalam jangka panjang,” katanya.
Penataan Pemanfaatan Kawasan Hutan
PT Vale Indonesia merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi dengan luas wilayah 22.699 hektare. Wilayah tersebut merupakan bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Sebagai pemegang PPKH, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban menyelesaikan persoalan pemanfaatan kawasan hutan dan hak pihak ketiga yang berada dalam area PPKH sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH PT Vale Indonesia. Penetapan tanggal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas batas waktu pengakuan aktivitas pemanfaatan serta ruang lingkup penyelesaian hak pihak ketiga dan pelaksanaan perlindungan serta pengamanan kawasan hutan.
Dalam proses penyelesaian, PT Vale Indonesia akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program.
Identifikasi dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh alternatif sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan.
Sejumlah bentuk program yang dapat dikembangkan antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Meski demikian, aktivitas pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari tindakan perambahan maupun pembukaan lahan baru. Mekanisme penyelesaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas area garapan atau membenarkan aktivitas pemanfaatan baru di kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di wilayah IGP Morowali diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan data yang dapat diverifikasi serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga fungsi kawasan hutan, mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat, dan mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali.TIN
