LERE, MERCUSUAR — Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palu terus menunjukkan peningkatan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu mencatat sekitar 99 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, baik melalui jalur mandiri maupun program bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu turut menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program pembiayaan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.
“Pemkot Palu menanggung iuran sekitar 40 ribu hingga 50 ribu jiwa,” kata Susik di Palu, Jumat (6/11/2026).
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Palu mengalokasikan anggaran sekitar Rp28 miliar setiap tahun. Anggaran itu digunakan untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Susik menjelaskan, program bantuan iuran tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kelompok Desil 1 hingga Desil 5, yakni kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Menurutnya, upaya pemerintah tidak hanya sebatas mendaftarkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga mendorong agar fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan ketika warga membutuhkan pelayanan medis.
“Kami minta masyarakat segera menggunakan fasilitas BPJS gratis ini,” tegasnya.
Susik menambahkan, Dinsos Palu terus melakukan sosialisasi melalui berbagai dialog bersama masyarakat. Warga juga diimbau rutin memeriksa status kepesertaan agar jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemkot Palu berharap sinergi program pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin memperkuat perlindungan kesehatan serta meringankan beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan pengobatan. UTM
