Kemenkum Sulteng dan Garuda Indonesia Jajaki Kolaborasi

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menerima kunjungan silaturahmi Branch Manager Garuda Indonesia Palu, Moh. Hafiz Arsan Haq, di ruang kerjanya pada Selasa (17/6/2025). FOTO: DOK KEMENKUM SULTENG

BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menerima kunjungan silaturahmi Branch Manager Garuda Indonesia Palu, Moh. Hafiz Arsan Haq, di ruang kerjanya pada Selasa (17/6/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas potensi kerja sama dalam mendukung mobilitas kedinasan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Moh. Hafiz menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kanwil Kemenkum Sulteng serta menyatakan komitmen Garuda Indonesia untuk menjalin sinergi yang lebih erat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas institusional dan perjalanan dinas.

“Sebagai maskapai nasional, kami berkomitmen mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan membuka akses antarwilayah. Kami berharap dapat menjadi mitra perjalanan dinas yang andal bagi Kemenkum Sulteng,” ujar Moh. Hafiz.

Menanggapi hal itu, Rakhmat Renaldy menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang efisien, khususnya di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tengah.

“Membangun layanan publik yang berkelas dunia membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk transportasi udara sebagai penggerak utama mobilitas dan konektivitas,” ujar Rakhmat.

Ia menambahkan, peningkatan mutu layanan publik tidak hanya ditopang oleh sumber daya manusia dan teknologi, tetapi juga dukungan mitra eksternal yang memiliki visi pelayanan yang selaras.

“Kami terbuka terhadap kerja sama yang mendorong percepatan layanan, penguatan tata kelola, serta efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,” lanjutnya.

Kunjungan ini juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara instansi pemerintah dan BUMN, serta membuka peluang kerja sama konkret ke depan, seperti dukungan transportasi untuk pelatihan pegawai, penyelenggaraan event nasional, dan promosi layanan hukum di daerah terpencil. */JEF

Pos terkait