BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan penyelesaian likuidasi satuan kerja (satker), sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Komitmen ini ditegaskan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Percepatan Penyelesaian Likuidasi Satker Kementerian Hukum yang digelar secara daring pada Selasa (17/6/ 2025).
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Sri Yusfini Yusuf, turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian Keuangan dan unsur eselon I di lingkungan Kemenkumham, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Fokus utama rapat adalah percepatan proses likuidasi terhadap satuan kerja yang terdampak transformasi kelembagaan di lingkungan Kemenkum, serta penyelarasan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sesuai regulasi yang berlaku.
Dari Palu, Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti jalannya rapat melalui ruang virtual. Hadir langsung dalam kegiatan ini Kepala Kanwil, Rakhmat Renaldy, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, serta para pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan BMN.
Dalam rapat, para narasumber dari Kementerian Keuangan menyampaikan materi terkait sinkronisasi data keuangan dan BMN, penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir, serta prosedur penghapusan aset dan pengelolaan sisa anggaran. Sesi diskusi yang interaktif juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang dihadapi di daerah, serta merumuskan langkah percepatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik langkah terintegrasi yang diambil pemerintah pusat dalam upaya penyelesaian likuidasi satker secara menyeluruh. Menurutnya, penyelarasan antara sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab moral dan administratif yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan meningkatkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas unit di wilayah Sulawesi Tengah akan terus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penyampaian laporan. Kanwil Kemenkum Sulteng, kata dia, berkomitmen mendorong penyelesaian proses likuidasi secara tepat waktu sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. */JEF
