BADUNG, MERCUSUAR – Tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) mengunjungi Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk memperdalam penyusunan dan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Morut.
Rombongan tersebut dipimpin langsung Bupati Morut, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, yang didampingi Ketua TP-PKK Morut, Febryanthi Hongkiriwang, Sekretaris Kabupaten, Musda Guntur, Kepala Bappelitbangda, Gersom Tandi, Kepala BPKAD, Masjudin, Inspektur Inspektorat, Romel Tungka, Kadis PMD, Andi Parenrengi, serta para Camat se-Morut. Rombongan diterima langsung Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di kantornya, Senin (22/7/2024).
“Kami datang untuk belajar bersama tentang perencanaan dan penganggaran program BKK,” kata Delis.
Hal itu juga untuk mendukung niat Pemkab Morut untuk melipatgandakan dana BKK, dari Rp300 juta menjadi Rp1 miliar setiap desa pada tahun 2024.
“Terima kasih kami sudah diterima dengan baik. Kehadiran kami di sini adalah untuk belajar tentang pengelolaan BKK, karena Kabupaten Badung sangat sukses dan sudah lama menjalankan program ini dengan baik,” tutur Delis.
Menurutnya, kunjungan tersebut sangat penting agar pemanfaatan anggaran BKK di Morut juga dapat berjalan dengan baik, dan sesuai yang diharapkan.
Dana BKK sebesar Rp1 miliar setiap desa, lanjut Delis, sebesar 70 persen diperuntukkan pada perbaikan infrastruktur desa. Sisanya, untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana BKK berasal dari luas ADD (Anggaran Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
“Pengalokasian anggaran BKK yang cukup besar ke desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di desa,” tambah Delis.
Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyambut baik kehadiran tim dari Pemkab Morut yang berkunjung untuk mempelajari tata kelola BKK untuk desa, yang diterapkan Pemda Badung selama ini.
Ia mengutaikan, porsi anggaran untuk BKK cukup besar dan sudah menunjukkan hasil. Bahkan, pada tahun 2024 Pemda Badung menganggarkan sebesar Rp979 milyar untuk BKK.
“Bukan hanya untuk desa sendiri, kami juga menggelontorkan dana hibah dan BKK kepada beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Bali, seperti Kabupaten Tabanan, Klungkung, Bangli dan Jembrana,” ujar Ketut.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Morut, Charles N. Toha yang ikut dalam rombongan mengatakan Kabupaten Badung memiliki banyak keunggulan, sehingga banyak daerah lain yang datang studi banding ke daerah tersebut.
“Bukan hanya pengelolaan BKK yang baik. Sektor lainnya juga maju. Lihat saja angka PAD-nya sangat tinggi, sangat fantastis. Jadi layak kalau kita datang belajar di sini,” jelas Charles. */SEM
