MERCUSUAR — BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia guna memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, yang mencakup penguatan kerja sama dengan Bank Sulselbar, audiensi bersama Pemerintah Kota Makassar, pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.
Dalam agenda di Makassar, Bambang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Sementara di Ternate, ia bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra perbankan daerah.
BPJS Ketenagakerjaan menilai penguatan kolaborasi dengan BPD menjadi langkah strategis karena bank daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan ekosistem ekonomi lokal sehingga dapat membantu memperluas akses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pertemuan juga dilakukan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, guna memperkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan pekerja rentan dan sektor informal di tingkat daerah.
Sementara itu, audiensi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, difokuskan pada penguatan komitmen perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti petani, nelayan, pengemudi ojek online, dan kelompok pekerja rentan lainnya.
Sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah guna mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja,” ujar Bambang.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga pekan pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan 137 ribu klaim peserta dengan total nominal Rp1,64 triliun. Selain itu, manfaat beasiswa pendidikan juga telah diberikan kepada 2.631 anak dengan total Rp12,6 miliar.
Di tempat terpisah, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Donggala, Muhamad Asrul Arif, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPD penting untuk memperluas jangkauan perlindungan pekerja di Indonesia Timur.
Menurutnya, tantangan utama jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini bukan hanya soal layanan, tetapi juga rendahnya keterjangkauan dan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan sosial.
Secara struktural, perluasan jaminan sosial di sektor informal memang menjadi tantangan besar nasional. Sebagian besar pekerja informal memiliki pendapatan tidak tetap, minim literasi keuangan, dan belum menganggap jaminan sosial sebagai kebutuhan prioritas. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi juga membutuhkan integrasi data pekerja, subsidi bagi kelompok rentan, serta sistem pembayaran yang benar-benar sederhana dan mudah diakses hingga tingkat desa dan komunitas kerja informal. */ABS
