Oleh: Carissa Listya P. (Siswa SMP Budya Wacana Yogyakarta) dan Angga Riyon Nugroho S.Pd. (Guru SMP Budya Wacana Yogyakarta)
Berita terkait pergantian kepala BGN (Badan Gizi Nasional) sudah tersebar luas di berbagai media, media koran bahkan berita di televisi. Seperti yang diketahui, seseorang yang cocok menjadi kepala BGN adalah yang sudah berpengalaman di bidang gizi. Dikutip dari detik news (2/6) lalu, Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN. Kepala BGN Dadan Hindayana, diberhentikan sebagai kepala BGN, bersama dengan dua wakil kepala BGN lainnya. Presiden Prabowo Subianto pun menunjuk: Nanik S. Deyang (sebagai Kepala BGN), Agustina Arum Sari (sebagai Wakil Kepala BGN), Trenggono (sebagai Wakil Kepala BGN). Ujar menteri sekertaris negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Strategi Politik di Balik Naiknya Nanik
BGN atau Badan Gizi Nasional dalam sejarahnya adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden no.83 tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024 Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana. BGN ini dibentuk atas realisasi presiden Prabowo yang digagas saat kampanye sebelum menjadi presiden, atas peranan Joko Widodo di masa akhir pemerintahannya, lembaga ini disahkan dengan pengelolaan anggaran sebesar 781,9 Triliun. Angka yang cukup besar dikeluarkan negara ditengah defisitnya keuangan dampak dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya.
Ditengah polemik yang ada BGN mencoba menghadirkan makanan kepada anak-anak sekolah untuk menghindari stunting, namun targetan penerima manfaat MBG di lapangan ternyata adalah bukan anak-anak sekolah yang kurang mampu, melainkan seluruh anak-anak sekolah menerima manfaat ini. Tentunya hal ini akan membengkakan anggaran yang semestinya dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Potensi ini memperkuat bahwa MBG merupakan strategi politik pemerintah untuk memperkuat pendapatan pribadi secara manipulatif dengan memperbesar anggaran, yang menguntungkan BGN dan SPPG sebagai lembaga yang mengelola program ini.
Satu tahun berselang, pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah ternyata banyak menuai permasalahan, dari makanan yang sudah tidak layak makan, keracunan massal, hingga kepada pengadaan proyek di dalamnya (motor listrik dan kaos kaki). Hal ini menyeret nama Dadan Hindayana untuk diciduk oleh kejaksaan agung pasca jabatannya dicopot oleh presiden Prabowo. Dikutip dari BBC News Indonesia (3/6), Dadan ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan sendiri dikatakan dapat merauk keuntungan dari MBG ini dengan jumlah nominal Rp.1 milliar/hari saat masih menjabat menjadi kepala BGN.
Kepala BGN sekarang kemudian diganti oleh Nanik S. Deyang untuk memperbaiki tata kelola penyaluran manfaat MBG kepada masyarakat. Kita tahu bahwa latar belakang Nanik adalah seorang jurnalis senior di tabloid Bangkit, yang sebelumnya belum memiliki pengalaman untuk mengelola lembaga non-kementerian seperti BGN. Karena lembaga ini sudah bermasalah dari awal pembentukan sehingga dalam proses pergantiannya juga mengalami permasalahan hingga penolakan dari masyarakat. Berbeda seperti proses pergantian Kementrian Keuangan sebelumnya dari Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya, dengan tujuan saat itu keuangan dapat distabilkan dan menghindari konflik berkepanjangan dengan para demonstran, pergantian Dadan ke Nanik ini akan memunculkan tanda tanya, kenapa harus Nanik? kenapa BGN harus tetap dipertahankan? dan kenapa BGN yang sudah bermasalah dari awal baru ditindak secara hukum saat ini?
Dalam Kompas Tv, Tiyo Ardiyanto (Mantan Presiden BEM UGM) mengkritik penunjukan Nanik sebagai kepala BGN, menurutnya pergantian kepemimpinan di BGN belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi program makan bergizi gratis. Tiyo menilai pidato perdana Nanik tidak memuat gagasan transformasional yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Tiyo pejabat publik semestinya dipilih berdasarkan kompetensi dan moralitas, namun di masa pemerintahan presiden Prabowo, kompetensi tidak ada, moralitas tidak ada yang terpenting loyalitas. Loyalitas sendiri menurut Utomo adalah kesetian seseorang terhadap suatu hal yang bukan hanya fisik semata, namun lebih pada kesetiaan pikiran dan perhatian. Sehingga dalam hal ini mempengaruhi opini publik untuk mempercayakan program tersebut kepada Nanik yang tidak memiliki kompetensi dan moralitas tetapi cenderung loyal terhadap presiden Prabowo. Pada praktiknya di pemerintahan ini, hampir seluruh pejabat publik yang dipilih tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, bahkan ranah legislatif saja, anggota DPR tidak memerlukan gelar sarjana untuk mendapatkan jabatan tersebut, hal ini menjadi dasar Tiyo untuk meragukan kompetensi serta moral dari para pejabat publik tersebut. Seperti halnya pasukan Gestapu yang loyal terhadap Hitler di Jerman atau Cakrabirawa yang loyal terhadap Sukarno, namun sikap loyal ini masih memiliki kompetensi yang jelas untuk menjalankan keamanan di bidang militer. Sedangkan moralitas yang dimaksud oleh Tiyo adalah menjaga integritas sebagai pejabat publik yang jujur dan dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Kenyataannya tidak demikian, setiap instansi dalam rezim pemerintahan ini dipenuhi dengan moralitas yang buruk serta korup dengan kepentingan pribadi masing-masing.
Naiknya Nanik sebagai kepala BGN tentu tidak menjawab permasalahan esensial dari progam MBG ini, keputusan yang dilakukan secara mendadak, tidak dipikirkan secara matang pada akhirnya hanya menjadi alasan pemerintah untuk seolah-olah mengendalikan keadaan, namun kenyataannya situasi ini menjadi pengiringan opini masyarakat bahwa mereka masih optimis terhadap pelaksanaan program MBG ini.
Masih Mempertahankan Retorika
Semenjak memimpin sebagai kepala BGN yang baru, Nanik mengeluarkan strategi baru untuk mengelola kembali BGN yang diharapkan menjadi lebih baik. Dikutip dalam emiten news ada empat strategi yang dilakukan kepemimpinan BGN baru untuk mengelola MBG. (1) Memutuskan memberhentikan sementara pendaftaran dapur baru MBG. (2) Refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. (3) Membenahi dapur-dapur yang beroperasi agar sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (4) Memperluas pelaksanaan MBG di daerah tertinggal. Empat strategi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas MBG agar penerima manfaatnya dapat lebih tepat sasaran.
Kebijakan ini akhirnya menimbulkan dampak yang signifikan terutama pada mitra dapur MBG (SPPG) yang melakukan protes meminta kepada BGN untuk bertanggung jawab atas ditutupnya beberapa SPPG yang sudah bermitra dengan BGN sebelumnya. Dikutip dari Tempo, sejumlah mitra SPPG geruduk kantor Badan Gizi Nasional, di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (9/6). Salah satu mitra SPPG dari kota Bandung, Nunung Nuraini mengeluhkan dapurnya tiba-tiba diambil alih oleh yayasan untuk diberikan kepada pihak lain. Nunung mengatakan seluruh modal yang dikeluarkan untuk membangun dapur MBG ini tidaklah murah, dengan nominal 1 milliar Nunung menginvestasikan untuk pengelolaan dapur MBG. Hal ini menunjukkan retorika yang sudah berjalan dan disampaikan oleh pimpinan BGN yang baru, ternyata tidak menjawab permasalahan di tingkatan SPPG dan dapur mitra yang terlibat di dalamnya.
MBG sendiri awalnya adalah program yang dilihat oleh presiden Prabowo saat mengunjungi negara Jepang. Acuan negara ini untuk membuat yang serupa di Indonesia ternyata prosesnya tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jepang menerapkan program makan bergizi dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, ikut melibatkan orang tua siswa dalam pembiayaannya, serta menyerahkan seluruhnya kepada sekolah untuk mengelola makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Berbanding terbalik ketika Indonesia menerapkan ini, semata-mata program ini hanya sebatas proyek untuk merauk keuntungan pribadi atas ketertindasan rakyat yang menerima manfaat tersebut. Sehingga ketika retorika masih tetap dipertahankan demi melanjutkan program ini, maka permasalahan demi permasalahan yang akan muncul ke permukaan berdampak pada kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini.
Stop MBG Untuk Memperbaiki Kondisi Negara
Kenaikan harga BBM jenis Pertamax (10/6), dalam CNBC Indonesia dikatakan bahwa kenaikan harga Pertamax yang semula Rp.12.300,- perliter kini naik dikisaran harga Rp.16.250,- perliter. Di tengah situasi seperti ini pemerintah tetap meneruskan program MBG ditengah memburuknya situasi ekonomi yang berdampak kepada kenaikan harga BBM. Sehingga masyarakat yang semula memanfaatkan Pertamax kini beralih menggunakan Pertalite yang berdampak kepada antrian panjang di setiap SPBU yang ada. Lalu apa korelasinya MBG dengan kenaikan harga BBM. Pengelolaan minyak mentah sebagai bahan dasar dari bahan bakar Pertamax sangat terbatas, sedangkan subsidi yang harusnya bisa diberikan penuh ke jenis bahan bakar ini dipergunakan untuk mendahulukan program MBG, sehingga Rupiah anjlok dan pemerintah mengandalkan dari impor minyak mentah dari negara tetangga. Sehingga sektor-sektor penting dalam perekonomian tersebut tidak menjadi prioritas utama. Parahnya lagi pajak yang besar dibebankan kepada masyarakat kelas menengah kebawah yang tidak memiliki nilai tawar untuk menolak hal tersebut.
Pergantian Kepala BGN dilakukan justru makin memperburuk kondisi yang ada, penolakan-penolakan terhadap MBG sebagai program kerja presiden Prabowo saat ini semakin banyak diberbagai daerah, salah satunya ketika kemarin (10/6) kantor BGN di datangi oleh koalisi sipil untuk menyegel kantor BGN yang memang sudah mulai kehilangan kepercayaannya pada masyarakat, bahkan pengguna jalan yang sedang lewat juga mengungkapkan kekesalannya tentang MBG yang masih tetap terus dijalankan. Dikutip dari Tempo, dikatakan bahwa akan ada aksi massa yang lebih besar lagi dari koalisi sipil jika tidak ada pemberhentian selama 30 hari kepada program MBG ini. Selama pemberhentian itu BGN harus mengevaluasi dan melakukan tata kelola total, demikian yang diungkapkan oleh Agus Sarwono dari perwakilan koalisi sipil.
Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan influencer Virdian Aurellio dalam wawancaranya dengan Watchdoc yang menegaskan bahwa MBG perencanaannya kurang matang, buktinya “kalau MBG tidak di stop yang marah masyarakat karena para siswa keracunan, kalau MBG di stop yang marah adalah investor dan SPPG mitra.” Hal ini kalau dikaitkan dengan kebijakan publik tentu dibuat tanpa perencanaan, (1) MBG tidak memiliki prototyping, (2) tidak memiliki percobaan atau eksperimen di daerah tertentu. Dampaknya adalah pada cashflow pemerintah daerah dan pusat mengalami defisit sehingga tidak dapat memback up anggaran lain yang lebih esensial.
Dengan kondisi ini penolakan MBG sebagai program yang menghambur-hamburkan uang selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah untuk membenahinya, menghapus program tersebut untuk mengalihkan pada program yang lebih esensial, contohnya adalah, pengadaan buku bacaan untuk siswa, perbaikan infrastruktur sekolah, beasiswa pendidikan dan pengobatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian cita-cita menuju Indonesia Emas dapat terwujud dan direalisasikan. Tentunya ini perlu diimbangi dengan para pemimpinnya memiliki kompetensi dan moralitas dibandingkan mementingkan loyalitas demi merauk kepentingan pribadi. Sehingga tercipta pemimpin yang bermartabat dan penuh integritas dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Ketika rakyat miskin masih ada di Indonesia, kerterpurukan dan ketertindasan masih akan selalu dirasakan, serupa dengan yang dikatakan oleh Tan Malaka: “Mereka (Pemerintah/Penjajah) Tidak Takut Rakyatnya Miskin, Mereka Hanya Takut Kalau Rakyat Itu Cerdas”. Dengan demikian kecerdasan harus lahir dari dalam diri, pendidikan, buku dan kehidupan sosial, bukan dari seporsi MBG, kemudian berujung pada penguasaan dan penindasan. Sehingga MBG bukanlah solusi yang harus tetap dipertahankan untuk menarik simpati rakyat terhadap penguasa saat ini.
