Oleh: Temu Sutrisno
Setiap sepuluh tahun sekali, sebuah ritual statistik krusial digelar di republik ini. Gerakan masif ini bernama Sensus Ekonomi. Sejak pertengahan tahun ini, tepatnya mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, ratusan ribu petugas lapangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak menyusuri gang-gang sempit perkotaan hingga pelosok daerah guna memotret denyut nadi aktivitas usaha nasional.
Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bukan sekadar rutinitas birokrasi sepuluh tahunan. Agenda ini adalah momentum krusial, sebuah navigasi makro untuk mengarahkan biduk ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang kian dinamis.
Namun, di lapangan, mengetuk pintu pelaku usaha hari ini tidak pernah menjadi perkara mudah. BPS diperkirakan mengerahkan sekitar 251 ribu petugas untuk mendata jutaan entitas bisnis di luar sektor pertanian. Mulai dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang menjadi bantalan ekonomi masyarakat, hingga korporasi skala raksasa multinasional. Sensus kali ini juga mengadopsi pendekatan modern, mengombinasikan metode pengisian mandiri (self-enumeration) secara digital dari bulan Mei hingga Juli, disusul dengan wawancara tatap muka. Upaya modernisasi ini patut diapresiasi demi menjangkau ekosistem ekonomi digital yang tumbuh subur pascapandemi.
Tantangan terbesar SE2026 justru terletak pada benteng psikologis masyarakat: krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Riset media dan percakapan publik belakangan ini merekam adanya resistensi emosional. Banyak pelaku usaha yang cemas bahwa data yang mereka setorkan akan disalahgunakan, menjadi pintu masuk intaian otoritas pajak, atau sekadar menjadi tumpukan dokumen yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Narasi skeptis seperti ini sering kali mengaburkan substansi utama dari pengumpulan data itu sendiri.
Oleh karena itu, BPS dan pemerintah harus terus menggaungkan bahwa SE2026 murni ditujukan untuk kepentingan statistik, bukan instrumen fiskal atau perpajakan. Landasan hukum formalnya sangat jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, yang menjamin kerahasiaan data setiap responden secara mutlak. Data yang terkumpul dianonimkan dan diolah secara agregat. Petugas di lapangan pun dibekali identitas ketat—rompi khusus, tanda pengenal resmi, dan surat tugas—serta tidak berhak meminta dokumen pribadi yang sensitif seperti foto KTP atau Kartu Keluarga. Edukasi berbasis pemisahan urusan statistik dan urusan pajak ini krusial agar resistensi warga perlahan mencair.
Mengapa data SE2026 ini begitu bernilai strategis? Bagi pemerintah, hasil sensus ini laksana hasil medical check-up menyeluruh terhadap postur ekonomi negara. Tanpa data yang akurat, perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional akan berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Data SE2026 akan menjadi fondasi utama dalam penghitungan ulang Produk Domestik Bruto (PDB), mengevaluasi target pembangunan jangka menengah dan panjang, serta yang paling mendesak: memastikan program jaring pengaman sosial maupun subsidi modal bagi UMKM terdistribusi secara tepat sasaran, bukan berdasarkan intuisi politik belaka.Bagi dunia usaha, signifikansi data sensus ini tidak kalah besar. Era bisnis modern menuntut pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Pengusaha membutuhkan kompas empiris untuk melihat lanskap persaingan industri secara makro, memetakan potensi pasar baru, menetapkan lokasi ekspansi yang optimal, hingga menjajaki peluang kemitraan rantai pasok global.
Bagi para peneliti dan akademisi, data sensus menyediakan bahan baku analisis yang kaya untuk memotret pergeseran struktural ekonomi Indonesia—bagaimana sektor informal bergerak, sejauh mana adopsi digitalisasi meresap ke akar rumput, hingga bagaimana ketahanan ekonomi wilayah menghadapi disrupsi global.
Sensus Ekonomi adalah sebuah ikhtiar kolektif untuk merawat nalar pembangunan nasional berbasis data. Sensus ini bukan sekadar tugas BPS, melainkan kontrak sosial antara negara dan warganya. Ketepatan kebijakan ekonomi yang kita nikmati di masa depan sangat ditentukan oleh kejujuran data yang kita berikan di ambang pintu hari ini. Ketika petugas sensus datang mengetuk pintu tempat usaha Anda, sambutlah mereka dengan keterbukaan. Sebab, partisipasi aktif kita adalah kontribusi nyata dalam menyusun cetak biru ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan. ***
Penulis adalah Wartawan Mercusuar-Trimedia Grup
