SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menggelar rapat pembahasan percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, di Aula Kantor Bupati Sigi, Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut, dibahas upaya inventarisasi sekaligus penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menghambat proses sertifikasi aset daerah, mulai dari tumpang tindih lahan hingga kelengkapan administrasi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sigi, Mahmud menyampaikan persoalan pertanahan tersebar di sejumlah kecamatan dan desa, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya forum tersebut, sebagai ruang diskusi untuk mencari solusi konkret atas berbagai kendala yang dihadapi.
“Permasalahan pertanahan ini harus kita petakan bersama, agar bisa dicarikan jalan keluar yang tepat dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae mengatakan percepatan sertifikasi aset daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah, dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, dari total 122 bidang tanah yang ditargetkan, baru sebagian yang berhasil disertifikasi. Menurutnya, hambatan utama bukan hanya pada aspek teknis di Kantor Pertanahan, melainkan juga pada kesiapan data dan kelengkapan administrasi dari pemerintah daerah.
“Masalahnya ada pada kita. Kalau seluruh persyaratan lengkap, proses sertifikasi bisa dipercepat. Ini soal keseriusan kita bersama,” kata Rizal.
Ia juga menyoroti banyaknya aset pemerintah, seperti sekolah dan puskesmas, yang belum memiliki dokumen hibah atau legalitas yang jelas, serta bangunan masuk dalam kawasan hutan lindung. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama dengan pihak ahli waris.
Rizal meminta para Camat dan Kepala Desa untuk aktif menelusuri riwayat kepemilikan tanah serta memastikan dokumen pendukung tersedia.
“Kita tidak ingin aset pemerintah digugat di kemudian hari hanya karena administrasi yang tidak lengkap. Ini harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Rizal meminta seluruh pihak terkait untuk segera menyampaikan data detail permasalahan di masing-masing wilayah, sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi.
“Kalau semua terbuka dan kita kerja bersama, saya yakin persoalan ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya. AJI
