BANGGAI, MERCUSUAR – Bupati Banggai, Amirudin menyatakan akan menindaklanjuti berbagai catatan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Banggai, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Amirudin, dalam rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRD Banggai, Kamis (25/6/2026).
“Kami akan tindak lanjuti untuk proses penganggaran tahun berikutnya. Kami berharap kerja sama legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik,” ujar Amirudin.
Terdapat 20-an catatan khusus berupa saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Banggai. Seluruh catatan tersebut, kata Amirudin, akan dibahas bersama. Bahkan, ia menegaskan akan mengikutsertakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bagi Amirudin, dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan optimal.
“Kami mengajak Forkopimda untuk membahas bersama. Dalam mengambil kebijakan harus melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Amirudin juga memohon dukungan dan doa agar Kabupaten Banggai dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Di Pulau Sulawesi hanya ada dua daerah yang masuk dalam penilaian tersebut, yakni Kabupaten Banggai dan Kabupaten Luwu Utara.
Selain itu, Amirudin turut menyoroti masih rendahnya kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemda Banggai terus mengikuti agenda pertemuan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) guna mengidentifikasi potensi daerah sekaligus memastikan hak-hak keuangan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ada tambahan potensi gas dan minyak bumi untuk Kabupaten Banggai. Karena itu, kami terus mengikuti agenda daerah penghasil migas agar bisa mengetahui secara pasti potensi dan hak-hak keuangan daerah,” tandasnya. TOP
