TANAMODINDI, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hidayat, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Romy Sandi menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Senin, (11/5/2020 )di ruang rapat Bantaya kantor wali kota.
Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) adaptif sebanyak 6.500 penerima, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 12.604 penerima, dan Program Sembako/BPNT sebanyak 2.000 penerima.
Wali kota menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kali ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga perlu diluruskan dan diketahui oleh seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar dan membuat resah.
“Bantuan ini bukan program Pemerintah Kota Palu ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Hidayat mengakui, belakangan ini cukup banyak permasalahan di media sosial terkait bantuan tersebut, sehingga apabila bantuan tidak cukup, maka bukan salah pihak pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
Menurut dia, jika berbicara soal kemiskinan di Palu, maka saat ini masih banyak orang miskin akibat bencana alam gempa, tsunami, dan likuiefaksi pada 28 September 2018 silam.
“Lihat saja, berapa banyak warga yang sampai saat ini masih tidur di tenda pengungsian maupun di Huntara 3×4 meter. Ini semua yang mestinya masuk dalam data kemiskinan,” katanya.
Hidayat juga mengungkapkan terkait kebencanaan, pihak Kemensos RI sampai saat ini masih menyisakan persoalan yakni Jaminan Hidup (Jadup) yang belum rampung seluruhnya.
“Kami sudah tidak beberapa kali menyurat soal jadup yang sampai saat ini belum selesai. Masih ada tersisa 10 ribu jiwa lagi yang belum menerima jadup,”tandasnya. ABS
