PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan perbaikan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Kecil (SDK) Terpencil Dusun IV Ogolau Desa Tibu Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), telah terverifikasi.
Hal tersebut ditandai setelah tim Kemendikdasmen pada Minggu (3/5/2026), melaksanakan kunjungan secara langsung, guna mencocokkan data dengan kondisi riil di lapangan yang sebelumnya diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parmout melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Pendampingan ini guna memastikan seluruh aspek yang diusulkan dapat ditinjau secara menyeluruh,” ujar Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parmout, Ibrahim.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait agenda kunjungan tersebut sejak 2 Mei 2026. Menurutnya, kehadiran tim pusat menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan sekolah di wilayah terpencil.
Verifikasi difokuskan pada usulan bantuan yang telah diajukan Disdikbud Parmout dalam tiga tahun terakhir. Sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Kunjungan tersebut tidak lepas dari perhatian Direktorat Pendidikan Dasar terhadap unggahan seorang guru SDK Terpencil Ogolau di media sosial yang memperlihatkan kondisi sekolah. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh tim terkait.
“Konten yang diunggah itu ditemukan Direktorat Pendidikan Dasar. Alhamdulillah, langsung ditindaklanjuti oleh Tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana Revitalisasi Direktorat Pendidikan Dasar,” kata Ibrahim.
Dari hasil pengecekan di lokasi, lanjutnya, tim Kemendikdasmen memastikan bahwa kondisi sekolah sesuai dengan data yang dilaporkan maupun yang beredar di media sosial. Saat ini, SDK Terpencil Ogolau baru memiliki dua ruang kelas dan belum didukung fasilitas dasar lainnya, seperti ruang Kepala Sekolah, UKS, perpustakaan, laboratorium, rumah dinas guru, serta sarana sanitasi berupa WC.
“Tim juga mengecek lahan kosong di sekitar sekolah. Alhamdulillah, masih tersedia kurang lebih 1.000 meter persegi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas penunjang lainnya,” jelas Ibrahim.
Ia menambahkan, saat ini pihak sekolah telah diminta untuk segera melengkapi dokumen administrasi lahan. Termasuk pengurusan surat kepemilikan tanah bersama Pemerintah Desa Tibu, sebagai syarat utama untuk realisasi pembangunan. Sebab, dokumen yang ada saat ini belum dibuktikan dengan surat resmi kepemilikan sekolah.
Selain sarana pendidikan dasar, tim Kemendikdasmen juga menyoroti belum tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tibu. Hal ini dinilai berdampak pada kesiapan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Akibatnya, anak-anak di desa tersebut belum memperoleh pendidikan usia dini dan langsung masuk ke tingkat sekolah dasar tanpa melalui tahap PAUD.
“Dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, anak usia dini seharusnya sudah mendapatkan layanan PAUD. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan agar usulan tersebut bisa dipenuhi,” pungkas Ibrahim. AFL
