PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, kepada Komisi V DPR RI, dalam kunjungan kerja di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/6/2025).
Usulan tersebut mencakup penguatan sektor transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, hingga penyelesaian masalah perumahan pascabencana.
Di hadapan rombongan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua, Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid menyebut infrastruktur jalan nasional di Sulteng merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus melanjutkan pembangunan.
Namun, Anwar mengingatkan masih adanya sejumlah ruas vital yang membutuhkan perhatian lebih. Seperti akses jalan menuju Provinsi Gorontalo melalui wilayah Utara Sulteng.
“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar, dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,” ujar Anwar.
Ia juga menyampaikan terkait optimalisasi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Donggala, yang terminal penumpangnya sudah sekelas bandara, namun belum sepenuhnya beroperasi akibat persoalan sosial.
Sementara itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Anwar berharap pengembangan pelabuhan bisa kembali masuk dalam program prioritas nasional, setelah sebelumnya terpangkas karena efisiensi anggaran.
Usulan lain yang mencuat adalah peningkatan status Bandara Mutiara SIS Aljufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu. Hal tersebut menurut Anwar, krusial untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik. Mengingat besarnya aktivitas industri di Morowali dan keberadaan ribuan tenaga kerja asing, khususnya dari China.
“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,” ujarnya.
Di sektor sumber daya air, Gubernur mengungkapkan banyak jaringan irigasi yang telah rusak akibat usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an. Ia meminta dukungan untuk merehabilitasi infrastruktur tersebut, dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sulteng sebagai lumbung pangan.
Sementara di sektor perumahan, Anwar mengungkapkan masih adanya ratusan warga penyintas bencana tahun 2018 yang tinggal di hunian sementara (huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Menurutnya, Pemprov terus mendorong penyediaan lahan untuk relokasi permanen, namun terbentur keterbatasan fiskal nasional.
Ia juga menyinggung skema kolaborasi antara Pemprov dan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dalam perbaikan jalan nasional yang dilalui kawasan industri.
“Jika tidak membangun flyover, maka perusahaan berkewajiban memperbaiki jalan. Ini bisa mengurangi beban APBN,” ujar Anwar.
Ia menyatakan kesiapan Pemprov untuk mempresentasikan detail program dan usulan, langsung ke kementerian terkait melalui Komisi V DPR RI. */IEA
