SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, dalam hal ini Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Muh Basir, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022, bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara virtual, bertempat di kantor Bupati Sigi sementara, Kamis (22/9/2022).
Kegiatan ini mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Diharapkan tema ini dapat menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan.
Rakernas ini bertujuan untuk memberikan apresiasi untuk raihan Opini WTP dari BPK kepada Kementerian Keuangan, lembaga dan pemerintah daerah, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketika meningkatkan komitmen, serta menjaga komitmen dan kebersamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, yang dari 2021, laporan keuangannya mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut, 10 tahun berturut-turut dan 15 tahun berturut-turut.
“Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Kita berharap tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK nya WTP, namun yang sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat, instrumen keuangan negara di pusat dan daerah, di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.
Tahun ini, kita telah mencatat, makin banyak lembaga dan pemerintah daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk daerah adalah 92,25 persen atau naik dari tahun sebelumnya yang 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapatkan WTP dan untuk yang pusat, 83 dari 87 KKL mendapatkan WTP, Ini bukan pencapaian yang biasa.
“Dalam suasana yang sangat luar biasa, tidak biasa dan sangat kritis, bapak dan ibu sekalian di dalam memimpin kementerian lembaga, serta daerah, tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir kata dia, kita memiliki program khusus menghadapi penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, kita harus mengakui di dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa, banyak sekali keuangan negara yaitu APBN dan APBD menjadi andalan utama untuk menangani persoalan tersebut, baik di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu pemulihan sektoral dan regional, membantu UMKM, dan juga untuk membantu dunia usaha.
Indonesia adalah negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan Covid, Indonesia termasuk sedikit Negara, yang pada tahun 2021 ekonominya sudah melewati prei pandemi yaitu 2019, bahkan pertengahan tahun.
Ia menambahkan, Indonesia juga menggunakan instrumen yang menangani Covid memulihkan ekonomi defisit dan tambahan utang negara itu relatif sangat modes, dibandingkan negara-negara lain di dunia.
“Semoga kita terus menjaga keuangan negara, APBN dan APBD secara terus, serta bertanggung jawab, menjadi instrumen bagi Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, recover together recover stronger,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan prosesi simbolis pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, para menteri, pimpinan kementerian lembaga atau yang mewakili, para gubernur, bupati, wali kota atau yang mewakili. AJI
