Perempuan PGRI Harus Wujudkan Sekolah Ramah Anak

MOROWALI, MERCUSUAR – Perempuan PGRI Kabupaten Morowali menggelar dialog interaktif dengan tema ‘Perempuan dan Modernisasi’, baru-baru ini.

Dalam sambutannyam Kepala Dinas Pendidikan Morowali, Amir Aminuddin mengemukakan, Perempuan PGRI harus bisa menyusun program yang strategis, sekolah ramah anak, ikut bersama-sama dalam penanggulangan dan pencegahan stunting, dan terlebih ialah bagaimana mencari pemimpin yang benar-benar memperhatikan pendidikan.

Dengan adanya kegiatan dialog tersebut, menurutnya, Perempuan PGRI harus bisa menciptakan Sekolah Ramah Anak dalam penanggulangan dan pencegahan stunting. 

“Menentukan regulasi yang tepat untuk memberi perhatian serius kepada guru-guru tingkat SMA/SMK, ini yang utama pula,” kata Amir yang juga Ketua PGRI Kabupaten Morowali, Senin (11/9/2023).

Sementara itu, Ketua Perempuan PGRI Provinsi Sulteng, Nurhayati Nadra menjelaskan, salah satu tujuan utama digelarnya dialog interaktif ini, adalah bagaimana menjadikan Perempuan PGRI sebagai garda terdepan dalam pembangunan.

“Intinya bagaimana meningkatkan kapasitas Perempuan PGRI dalam mendorong kepemimpinan dalam organisasi dan profesi. Melalui tema ‘Perempuan dan Modernisasi’, Perempuan PGRI harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Guru perempuan itu sebenarnya hebat, di samping dia mencari nafkah tambahan, karir, dia juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Guru perempuan di era hari ini, harus bisa menyesuaikan dengan mampu memiliki sejumlah inovasi untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya dimana dia mengajar dan mendidik,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya permasalahan yang dialami oleh guru perempuan seperti Kekerasan dalam Rumah Tanggai (KDRT), sebagaimana disampaikan oleh peserta dialog, PGRI Sulteng memiliki Biro Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi PGRI, yang siap mendampingi, mengawal, setiap proses hukum yang dialami oleh Perempuan PGRI.

“Kepada Perempuan PGRI yang mengalami masalah, baik itu KDRT maupun masalah yang membutuhkan pendampingan Hukum, segera sampaikan. Kita berharap, dialog ini bukan habis di sini saja, tetapi terus berkelanjutan. Agar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan PGRI, bisa dimaksimalkan untuk diselesaikan permasalahannya,” tutupnya. UTM

Pos terkait